Demokrat Tak Akan Tarik Saksi dalam Rekapitulasi KPU Seperti BPN

18 Mei 2019 15:09 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan di Kediaman SBY. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan di Kediaman SBY. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
ADVERTISEMENT
Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02 Prabowo-Sandi menginstruksikan untuk menarik seluruh saksi yang saat ini mengikuti rekapitulasi dari tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten dan kota. Hal tersebut karena BPN menolak proses rekapitulasi KPU yang dinilai penuh kecurangan.
ADVERTISEMENT
Menanggapi instruksi penarikan saksi yang dilakukan oleh BPN, Demokrat yang merupakan salah satu partai dalam Koalisi Adil Makmur Prabowo-Sandi enggan menanggapi.
Demokrat menegaskan tetap mengikuti peraturan yang telah disusun oleh KPU terkait pemilu. Termasuk dengan kehadiran saksi dalam tahapan rekapitulasi.
"Demokrat, saya di sini, bahkan saya antarkan saksi saya 2 dari Papua Barat saudara Amichael dan Pieter. Karena mereka yang paling tahu, artinya Demokrat memang setia pada tahapan-tahapan yang sudah disiapkan, yang lain-lain jangan tanya saya," kata Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/5).
Demokrat memastikan tidak akan menarik saksinya hingga proses rekapitulasi rampung. Demokrat akan mengikuti seluruh tahapan pemilu hingga tuntas.
ADVERTISEMENT
"Ku pastikan saksi Demokrat di situ enggak ditarik-tarik, bahkan ada di situ. Nah, jadi Demokrat akan menuntaskan itu," tutur Hinca.
Sebelumnya, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi akan menarik seluruh saksi mereka yang saat ini sedang mengikuti proses rekapitulasi penghitungan suara dari tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten/kota.
Hal ini sebagai bentuk sikap penolakan BPN terhadap proses rekapitulasi KPU yang dinilai terdapat kecurangan.
"Per tadi, hari ini diumumkan demikian, dengan demikian seluruh saksi-saksi yang sekarang berada baik di KPU pusat, di provinsi, dan kabupaten/kota yang sekarang masih ada proses, kami rencanakan dan kami perintahkan untuk ditarik," kata Wakil Ketua BPN, Priyo di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (14/5).
ADVERTISEMENT