Demokrat Tolak Anies Soal Penghapusan PBB Bagi Pensiunan PNS

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di peresmian Stasiun ASEAN MRT, Jakarta, Rabu (10/4). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Fraksi Demokrat DPRD DKI menanggapi rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menghapus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk para guru, purnawirawan TNI/Polri, pensiunan PNS sampai mantan pejabat negara. Sekretaris Fraksi Demokrat, Santoso mengaku pihaknya menolak penghapusan PBB untuk pensiunan PNS.

“Saya menolak itu. Saya tolak. Kalau veteran saya setuju, karena bagaimana pun mereka pernah berperang memperjuangkan NKRI dan belum tentu mereka itu sejahtera. Tapi kalau yang lain tidaklah. Misalnya PNS, mereka kan juga sudah punya pensiun. Gaji PNS juga besar-besar. Mereka itu orang mampu. Saya hanya setuju untuk veteran. Selain veteran tidak setuju,” kata Santoso saat dihubungi, Rabu, (24/4).

Santoso merasa dengan dihapuskannya PBB untuk PNS dan purnawirawan TNI-Polri bisa membebani APBD DKI. Sebab, kata Santoso, penerimaan daerah dari PBB cukup membantu keuangan daerah.

“Ya (APBD berkurang). Selain itu juga apakah yakin bisa kejar sektor pajak lain? Itu saja,” ujar Santoso.

Sementara itu, Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Bestari Barus menyambut baik kebijakan yang disiapkan Anies. Menurutnya APBD DKI cukup untuk menanggulangi pembebasan PBB kepada pihak-pihak yang sudah ditentukan.

“Kalau dari pandangan saya bahwa pemasukan ataupun APBD kita cukup tinggi dan sekarang pun kelihatan silpa kita Rp 17 triliun. Jadi kalau kita misalkan berikan kebahagiaan pada masyarakat dengan berikan insentif rumah kecil seperti itu, saya kira itu hal kewajaran,” tutur Bestari.

Namun, Bestari meminta Anies agar mematangkan kebijakan pembebasan PBB tersebut. Sehingga masyarakat tidak salah paham dengan langkah yang disiapkan.

“Saya menyarankan kepada Pak Gubernur untuk tidak terlalu terburu-buru membuat statement sebelum duduk persoalannya jelas,” tutur Bestari.

Bestari Barus di DPRD DKI Jakarta Foto: Mohammad Fajri/kumparan

Sebelumnya, Anies merasa selama ini banyak keluarga mantan Wakil Presiden dan Gubernur yang tidak bisa membayarkan PBB. Sehingga harus meninggalkan rumah yang ditinggalinya. Untuk itu, Anies akan menggratiskan PBB sampai tiga generasi. Menurut Anies, pembebasan PBB sudah sesuai dengan jasa yang diberikan.

“Maka dari itu sekarang kita berikan pembebasan pada perintis kemerdekaan, pahlawan, veteran, mantan presiden, wakil presiden, mantan gubernur, wakil gubernur, purnawirawan TNI, Polisi, pensiunan ASN. Semuanya kita berikan pembebasan PBB dan pembebasan itu berlaku sampai tiga generasi,” ujar Anies.

Namun, Anies menggaris bawahi pembebasan PBB untuk ASN dan Purnawirawan hanya sampai dua generasi. Sehingga anak dari mereka bisa menikmati penggratisan PBB. Selain itu, kata Anies, penggratisan PBB ini juga karena dana pensiun untuk para ASN dan purnawirawan TNI, Polri tidak terlalu besar.

“Pensiunan TNI, Polisi, pensiunan PNS itu nilainya tidak besar. Justru sekarang kita ingin menghargai mereka dengan memberikan pembebasan,” terang Anies.