Demokrat: Zaman SBY Tak Ada Parpol Minta Menteri, Itu Hak Presiden

Jubir BPN Imelda Sari memberikan keterangan pers terkait saksi-saksi di TPS Foto: Ricad Saka/kumparan

Partai Demokrat menyoroti partai politik dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin yang berebut jatah menteri dalam kabinet mendatang. Ketua Kadiv Komunikasi Partai Demokrat, Imelda Sari, mengungkapkan saat kepemimpinan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tak pernah ada partai koalisi berebut jatah menteri.

"Pak SBY dulu tidak ada satu partai pun meminta-minta secara terbuka (menteri) kepada presiden. Hak prerogatif penentuan menteri itu ada pada pak presiden," ungkap Imelda dalam sebuah diskusi di Gado-gado Boplo, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (10/8).

Imelda mengatakan, saat SBY terpilih menjadi presiden, penentuan menteri-menteri dilakukan secara tertutup dan tak ada intervensi dari parpol koalisi.

"Kalau kita ingat 2009 ada Seskab (Sekretaris Kabinet), dan penentuan menteri tetap diserahkan kepada presiden terpilih ketika itu dibahas tertutup. Dalam 10 tahun itu tidak ada partai-partai koalisi minta langsung secara terbuka kepada seorang presiden terpilih," jelas Imelda.

Namun, Partai Demokrat mengaku tak mempermasalahkan jika saat ini partai koalisi Jokowi-Ma'ruf terang-terangan meminta jatah menteri ke presiden terpilih. Seperti yang diungkapkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam pidato pembukaan Kongres V di Bali.

Dalam pidato Megawati saat itu, ia meminta jatah menteri sebanyak-banyaknya kepada Jokowi sebagai presiden terpilih.

Ketua Umum PDIP Megawati memberikan sambutan pada malam budaya jelang Kongres V PDIP di Bali. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

"Pidato Bu Mega, silakan aja. Bagi kami hak prerogatif biar jadi kewenangan penuh presiden. Kami harap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf bisa mimpin dengan stabil berprestasi, well done, itu saja," tutur Imelda.

Selain itu, Imelda menyebut Partai Demokrat juga tak ada pembicaraan terkait menteri ke koalisi Jokowi-Ma'ruf. Termasuk saat pertemuan Ketua Kogasma Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Jokowi beberapa waktu lalu.

"Soal kursi kabinet sekali lagi kewenangan seorang presiden, kami tidak pernah bahas itu. Bersatunya seluruh stakeholder, itu yang disampaikan oleh presiden dan disampaikan Mas Agus ke Bapak (SBY)," tutup Imelda.