Dewan Pakar Golkar Dukung Airlangga Jadi Capres 2024

14 Juli 2019 5:15 WIB
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ketua DPP partai Golkar Agung Laksono di Pendidikan Politik Golkar. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Ketua DPP partai Golkar Agung Laksono di Pendidikan Politik Golkar. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan
ADVERTISEMENT
Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mendukung Ketum Airlangga Hartarto menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Dukungan Ketum Kosgoro 1957 ini diberikan setelah mempertimbangkan beberapa hal, termasuk kualitas Airlangga.
ADVERTISEMENT
"Tentu kami punya dasar yang cukup kuat, apalagi secara objektif beliau adalah orang yang setelah kami lihat, baik kepada partai, bangsa, negara, tidak diragukan lagi prestasi beliau," kata Agung kepada wartawan, di Jakarta, Minggu (14/7). 
"Di internal Kosgoro sudah dibahas, karena yang kita dorong itu kader sendiri sebetulnya. Dia lah juga salah satu wakil ketua umum Kosgoro," tambahnya.
Agung menyebut, Airlangga memiliki pengalaman yang mumpuni di dunia politik, termasuk saat menjabat di legislatif dan eksekutif. Apalagi, Airlangga saat ini memegang dua jabatan strategis, yakni Ketum Golkar dan Menteri Perindustrian.
Ketua Umum Partai GolkaKetum Golkar, Airlangga Hartarto tiba di lokasi Debat Final Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu, (13/4).r, Airlangga Hartarto. Foto: Nugroho Sejati/kumparan
"Itulah kami menyampaikan kepada DPP (Golkar), supaya DPP nanti, di dalam munas, memilih dia," ucap Agung.
Ia menyebut, ketum Partai Golkar nantinya harus siap jika dicalonkan sebagai capres atau cawapres. Dari sekian banyak bakal calon ketum, menurut Agung, hanya ada lima atau enam orang saja yang menonjol, termasuk Airlangga.
ADVERTISEMENT
"Semua memiliki kekurangan dan kelebihan. Tetapi yang paling sedikit kekurangannya dan paling banyak kelebihannya adalah Pak Airlangga yang layak menjadi calon presiden," ungkap Agung.
Untuk Pemilu 2024, Kosgoro menargetkan suara Golkar di atas 20 persen. Namun, dengan syarat, elite Golkar tidak boleh terjerat kasus hukum.
"Berdasarkan survei dan pengalaman kami. Akan menurun drastis manakala terjadi pimpinan partai terkena kasus, misalkan pidana korupsi, atau pidana lainnya," pungkasnya