Di Forum PBB, Indonesia Tekankan Kerja Sama Global Perangi Narkoba

Indonesia perangi kejahatan narkoba. (Foto: Dok. PTRI/KBRI Wina)

Indonesia menekankan pentingnya kerja sama global dalam mengatasi persoalan narkoba secara terintegrasi dan komprehensif.

Pernyataan itu disampaikan Indonesia melalui Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Heru Winarko dalam sidang Commission on Narcotic Drugs/CND (Komisi Obat-Obatan Narkotika) PBB ke-61 di Wina, Austria, yang digelar Senin hingga Jumat,12-16 Maret 2018.

Menyitir data World Drug Report 2017, Heru menyebutkan bahwa diperkirakan ada sekitar 250 juta orang di seluruh dunia menggunakan narkoba, hampir 30 juta di antaranya menderita gangguan obat-obatan.

“Ini merupakan tantangan sangat besar yang dihadapi dunia,” ujar Heru kepada kumparan (kumparan.com) melalui rilis Selasa malam waktu setempat atau Rabu (14/3) WIB.

Namun lanjut Heru, diakui kemajuan signifikan telah dicapai dalam penanganan narkoba secara global sejak dicanangkannya Deklarasi Politik dan Rencana Aksi tahun 2009 melalui langkah-langkah nasional yang dilakukan masing-masing negara, termasuk Indonesia.

Menurut Heru, kebijakan penanganan masalah narkoba di Indonesia dilakukan secara komprehensif, berimbang dan terintegrasi, mulai dari pencegahan hingga rehabilitasi.

Ini dilakukan untuk menciptakan masyarakat yang bebas penyalahgunaan narkoba dan memajukan kesehatan warga dan keluarganya dengan memperhatikan hak asasi manusia.

Dalam kaitan ini, pada Oktober 2017 lalu Presiden Jokowi mencanangkan aksi nasional pemberantasan obat ilegal dan penyalahgunaan obat, melibatkan lintas kementerian dan instansi demi meningkatkan efektivitas penanganan persoalan narkoba.

“Langkah Indonesia ini sejalan dengan standar internasional dalam berbagai instrumen internasional yang relevan terkait penanganan narkoba,” tegas Heru.

Indonesia perangi kejahatan narkoba. (Foto: Dok. PTRI/KBRI Wina)

Sementara itu, Dubes/Wakil Tetap RI di Wina Darmansjah Djumala menjelaskan bahwa pertemuan tahunan CND merupakan ajang bagi negara-negara untuk meningkatkan kerja sama dalam memberantas narkoba.

Namun demikian menurut Dubes penting digarisbawahi bahwa persoalan yang dihadapi oleh negara-negara dalam memberantas narkoba berbeda-beda, tergantung latar belakang budaya, sosial, dan ekonomi masyarakatnya.

Perbedaan kondisi ini mempengaruhi pendekatan negara-negara dalam menangani persoalan narkoba. Pada satu sisi, sebagian besar negara maju dan Amerika Latin memandang persoalan narkoba melalui pendekatan kesehatan dan cenderung meninggalkan pendekatan penegakan hukum.

Pada sisi lain, Indonesia dan umumnya negara-negara berkembang melihat persoalan narkoba secara lebih komprehensif, antara lain dengan menekankan pentingnya penegakan hukum dalam mengatasi kejahatan narkoba.

“Oleh karena itu penanganan masalah narkoba perlu dilakukan secara terintegrasi dan paralel dengan kebijakan global dan melalui kerja sama erat antar negara, dengan menghormati sistem hukum dan karakteristik masing-masing negara,” demikian Dubes.

Delegasi Indonesia diketuai oleh Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Heru Winarko dengan anggota delegasi, antara lain Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), perwakilan Bareskrim Polri, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Luar Negeri.