Di Markas PBB Wina, RI Bicara Tentang Perangi Kejahatan Perikanan

Suasana saat acara Berbagi Langkah Sukses Perangi Kejahatan Perikanan di markas PBB. Foto: Dok. PTRI/KBRI Wina

Kejahatan perikanan tidak hanya berdampak buruk pada lingkungan, namun juga mengancam keamanan dan perekonomian sebuah negara.

Demikian pandangan Indonesia yang disampaikan Wakil Tetap RI untuk PBB Duta Besar Dr Darmansjah Djumala melalui keterangan tertulis kepada kumparan Den Haag, Senin (20/5) waktu setempat. Djumala berbicara pada side event 'Pengalaman MIKTA dalam Menangani Kejahatan Perikanan dan Perdagangan Satwa Liar'.

Dalam pernyataan di sela-sela pertemuan Sesi ke-28 Commission on Crime Prevention and Criminal Justice di Markas PBB Wina, Djumala menyampaikan pengalaman Indonesia dalam memerangi kejahatan perikanan.

“Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia berkomitmen teguh untuk memerangi kejahatan di sektor ini,” ujar Djumala.

Mengutip studi FAO, ia menyampaikan bahwa sekitar 93 persen stok ikan dunia telah tereksploitasi. Dengan ditekannya kejahatan pencurian perikanan, maka tingkat eksploitasi ikan di Indonesia mengalami penurunan. Sehingga, pada akhirnya memungkinkan Indonesia meningkatkan stok ikan nasional.

“Dengan meningkatnya stok nasional, maka kita akan dapat meningkatkan ekspor. Hal ini merupakan salah satu bentuk pengejawantahan visi nasional untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia,” imbuh Djumala.

Suasana saat acara Berbagi Langkah Sukses Perangi Kejahatan Perikanan di markas PBB. Foto: Dok. PTRI/KBRI Wina

Lebih lanjut, Djumala juga menjelaskan kejahatan perikanan saat ini telah berkembang menjadi kejahatan transnasional yang sangat serius dan terorganisir.

Banyak pihak yang melakukan kejahatan pencurian ikan terlibat juga dalam aktivitas kejahatan transnasional terorganisir lainnya, seperti pencucian uang, suap, perdagangan orang, kerja paksa, kejahatan perpajakan, serta penyelundupan narkoba, senjata, barang, dan sebagainya.

“Sudah saatnya negara-negara memberikan perhatian khusus terhadap kejahatan transnasional terorganisir di bidang perikanan. Memerangi kejahatan transnasional terorganisir tentu tidak dapat dilakukan oleh satu negara saja dan perlu dilaksanakan melalui kerja sama internasional,” ucap Djumala.

Foto bersama usai acara Berbagi Langkah Sukses Perangi Kejahatan Perikanan di markas PBB Foto: Dok. PTRI/KBRI Wina

Selain Dubes Darmansjah Djumala, side event juga menghadirkan para Dubes negara-negara MIKTA di Wina yaitu Dubes Meksiko Hermann Aschentrupp, Dubes Korea Selatan Dong-ik Shin, Dubes Turki Ahmet Muhtar Gun, dan Dubes Australia Brendon Charles Hammer, sebagai pembicara untuk berbagi pengalaman terkait upaya memerangi kejahatan perikanan di masing-masing negara.

Kegiatan ini mendapatkan perhatian khusus dari UNODC yang menghadirkan Jenna Dawson-Faber (Sustainable Livelihoods Unit UNODC) sebagai moderator pertemuan.

MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia) merupakan kelompok kemitraan yang digagas pada tahun 2013 di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York.

Tujuan MIKTA ialah memperjuangkan kepentingan bersama untuk memperkuat multilateralisme, mendukung struktur pemerintahan global yang efektif, serta memberikan dukungan terhadap stabilitas dan kesejahteraan global. Keketuaan MIKTA tahun 2019 ini dipegang oleh Meksiko.