Pencarian populer

Diduga Menyuap Jaksa, 3 Pejabat Kementerian PUPR Jadi Tersangka KPK

Ilustrasi kasus KPK (Foto: Basith Subastian/kumparan)

KPK menjerat tiga orang pejabat Balai Wilayah Sungai Sumatra (BWSS) VII Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai tersangka. Mereka adalah M. Fauzi dan Edi Junaidi selaku Kepala Satuan Kerja BWSS VII Bengkulu dan juga Apip Kusnadi selaku PPK Irigasi dan Rawa II pada Satuan Kerja PJPA BWSS VII.

"KPK menemukan bukti permulaan yang cukup dan menetapkan 3 orang lagi sebagai tersangka," kata juru bicara KPK Febri Diansyah, dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (26/12).

Ketiganya diduga memberi suap kepada Parlin Purba selaku Kasi Intel Kejati Bengkulu senilai ratusan juta rupiah. Tujuannya adalah agar Kejati Bengkulu tidak menindaklanjuti laporan dugaan penyimpangan proyek yang sedang dikerjakan BWSS VII.

"Terkait pengumpulan data atau bahan keterangan atas pelaksanaan proyek proyek di Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 dan 2016," kata Febri.

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah memberikan keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (8/10). (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

Febri menjelaskan, pada tahun 205 dan 2016, BWSS VII memiliki dua proyek yang berjalan. Pertama, proyek rehabilitasi bending dan jaringan D.I. Air Nipis Segimin Kabupaten Bengkulu Selatan dengan nilai kontrak sekitar Rp 6,9 miliar di tahun 2015 dan sekitar Rp 11,7 miliar di tahun 2016 yang dikerjakan oleh PT Rico Putra Selatan. Kedua, proyek jaringan irigasi primer sekunder kiri daerah irigasi air Manjunto Kabupaten Mukomuko dengan mlai kontrak sekitar Rp 7,2 miliar di tahun 2015 dan sekitar Rp 9,1 miliar di tahun 2016 yang dikerjakan oleh PT Zuti Wijaya Sejati.

Pada awal bulan April dan Mei 2017, Kejati Bengkulu menerima informasi dari masyarakat dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan kedua proyek tersebut. "Agar informasi tersebut tidak ditindaklanjuti dan menghentikan kegiatan pulbaket, maka AK, MF dan El menyerahkan uang sebesar Rp 150 juta kepada Parlin Purba dalam 2 kali penyerahan," ungkap Febri.

Parlin Purba ditangkap KPK (Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Parlin diduga meminta uang Rp 185 juta, tapi kemudian disepakati hanya Rp 150 juta. Uang itu diduga bagian dari kesepakatan antara BWSS VII dengan beberapa mitra yang mengerjakan proyek.

Diduga, ada kesepakatan bahwa pelaksana proyek menyetorkan uang kutipan sebesar 6 persen dari nilai total proyek. Rinciannya adalah:

- 3 persen sebagai dana operasional, yang terdiri atas 2 persen untuk operasional BWSS VII Bengkulu dan 1 persen untuk operasional Kementerian Pusat yang disetorkan kepada Kasubag TU

- 3 persen lainnya terbagi atas 1 persen untuk kepentingan pribadi Kepala BWSS VII Bengkulu dan 2 persen untuk biaya/fee keamanan aparat penegak hukum

Kasus ini sebelumnya terungkap dari OTT KPK pada 9 juni 2017. Ketika itu KPK menangkap dan menetapkan 3 orang tersangka, yakni Parlin Purba selaku Kasi Intel Kejati Bengkulu, Murni Suhardi selaku Direktur PT Mukomuko Putra Selatan Manjuto, dan Amin Anwari selaku pejabat pembuat komitmen.

Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan
Lorem ipsum dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
11 Desember 2017 · · ·
Lorem ipsum dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
11 Desember 2017 · · ·
Lorem ipsum dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
11 Desember 2017 · · ·
Bagikan ide, informasi, momen dan cerita kamu melalui
kumparan
Dengan ini kamu menyetujui syarat
& layanan dari kumparan
Tentang kumparan · Bantuan · Ketentuan & Kebijakan Privasi · Panduan Komunitas · Pedoman Media Siber · Iklan · Karir
2019 © PT Dynamo Media Network
Version: web: