Din Syamsuddin: Klaim Kecurangan Pilpres Harus Ditabayunkan

Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin Foto: Reno Esnir/Antara

Isu kecurangan di Pemilu 2019 terus menyeruak. Kedua timses capres-cawapres yang bertarung di Pilpres 2019 juga saling mengklaim kemenangan. Hal ini juga menjadi perhatian Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin meminta semua pihak untuk menahan diri dalam menyampaikan klaim kemenangan ataupun klaim adanya kecurangan. Kedua pihak harus mengedepankan klarifikasi atau tabayun dalam menyikapi hal ini.

"Dalam kehidupan politik, klaim kecurangan itu harus ditabayunkan (klarifikasi), harus diverifikasi," kata Din usai memimpin rapat Pleno Dewan Pertimbangan MUI, di Kantor MUI, Jakarta Pusat, Rabu (24/4).

"Semua pihak, atau banyak orang kemudian mengklaim ada kecurangan sampai tingkat keyakinan, karena ada fakta-fakta forensik. Itu yang harus diverifikasi dan orang yang memverifikasinya hakim, (itu) hukum," tambahnya.

Rapat Pleno ke-38 Dewan Pertimbangan MUI dengan agenda "Tindak Lanjut Tausiyah kebangsaan". Foto: Rafyq Panjaitan/kumparan

Mantan Ketum PP Muhammadiyah itu menyarankan, agar pihak yang menilai pilpres curang sebaiknya mengumpulkan fakta kecurangan lalu memberikannya kepada aparat penegak hukum.

"Kita lihat nanti verfikasinya, berlaku jujur atau tidak. Jadi, pikiran posisi kami itu," ucapnya.

Din meminta agar narasi menyebut pilpres curang tidak terus disampaikan kepada publik. Din berpandangan, lebih baik menempuh jalur hukum, ketimbang berteriak pilpres curang dan tak percaya hasilnya.

"Kumpulkan verifikasi lewat mekanisme hukum yang berkejujuran dan keadilan," katanya.