Din Syamsuddin Respons Moeldoko soal 30 Teroris: Harus Dicegah

Din Syamsuddin Foto: Munady Widjaja/kumparan

Kepala Staf Presiden Moeldoko menyatakan ada 30 teroris akan datang ke Jakarta memanfaatkan sidang putusan sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (27/6).

Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin meminta aparat penegak hukum harus melakukan pencegahan. Menurut Din, Moeldoko juga harus melakukan pencegahan.

"Bahkan Jenderal (Purn) Moeldoko sendiri harus berbuat sesuatu untuk mencegahnya. Sebagai Kepala Staf Presiden, tentu dia mempunyai akses dan bahkan dapat melaporkan kepada Presiden Jokowi untuk melakukan langkah-langkah pencegahan," seru Din dalam keterangan tertulisnya, Kamis (27/6).

Din mengatakan, sangat mengerikan jika pernyataan Moeldoko soal 30 teroris tersebut benar terjadi. Sebab, kondisi tersebut bisa mengancam nyawa ribuan orang yang berdemo di dekat MK.

Ia percaya Moeldoko tak asal bicara soal 30 teroris yang akan memanfaatkan sidang putusan sengketa Pilpres 2019. Oleh karena itu, ia berharap aparat keamanan segera bergerak menangkap kelompok teroris yang dimaksud.

"Tentu pernyataan seorang Jenderal Purnawirawan, apalagi mantan Panglima TNI, bukan asal bunyi. Pasti dia memiliki bukti berdasarkan informasi intelijen yang mudah diaksesnya," kata Din.

Menurutnya, apabila aparat dan pemerintah tidak melakukan pencegahan, hal tesebut bisa dianggap pembiaran. Apalagi, kata dia, jika pemerintah gagal mencegah bisa menandakan negara tak profesional menjaga keamanan.

"Untuk itu KSP Moeldoko perlu memberi penjelasan dengan sejelas-jelasnya, seperti tentang indikasi adanya 30 teroris itu, di mana mereka berada, dan seharusnya mereka sudah ditangkap," tegas Din.

"Kalau tidak, sinyalemen KSP itu akan mudah diduga sebagai asal ngomong, atau omongan semacam itu akan dinilai sebagai bagian dari skenario menakut-nakuti rakyat," tegasnya.

Din menjelaskan perlu menanggapi pernyataan Moeldoko ini karena aksi teror biasanya dikaitkan dengan kalangan Islam. Umat Islam, kata dia, akan merasa dirugikan, apalagi jika ada generalisasi terhadap masalah teroris.

"Umat Islam sudah kenyang dijadikan tertuduh dengan isu terorisme, apalagi terakhir ini dihembuskan lagi isu radikalisme dikaitkan dengan politik identitas atau berdasarkan SARA," kata Din.