Dinas PTSP DKI Jadi Penyelenggara Layanan Publik Terbaik se-Indonesia

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan (dua dari kanan), di Balai Kartini saat menerima penghargaan hasil evaluasi pelayanan publik. (Foto: Moh Fajri/kumparan)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DKI Jakarta meraih predikat terbaik dalam acara penghargaan hasil evaluasi penyelenggaraan layanan publik tahun 2018 yang digelar di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku bersyukur atas penghargaan yang diberikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin itu.

“Kali ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mendapatkan kategori terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia. Kita nomor 1 dari 32 provinsi dan ini adalah sebuah prestasi kerja luar biasa dari seluruh jajaran,” kata Anies di lokasi, Selasa (27/11).

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan (kanan), di Balai Kartini saat menerima penghargaan hasil evaluasi pelayanan publik. (Foto: Moh Fajri/kumparan)

Meski demikian, Anies menegaskan pihaknya bekerja bukan hanya sekadar untuk mencari penghargaan dari pemerintah pusat. Akan tetapi, kata Anies, salah satu tujuannya untuk melayani masyarakat.

“Penghargaan ini sebagai penanda saja. Tujuannya adalah masyarakat yang puas karena terlayani dengan baik, itulah tujuan kita. Insyaallah kita akan terus-menerus meningkatkannya,” ujar Anies.

Dalam kesempatan ini, Anies menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang sudah berperan dalam melayani masyarakat di Jakarta. Anies mengaku akan terus meningkatkan kinerja Pemprov DKI, khususnya dalam melayani masyarakat.

“Ini bukan berarti kerja kita telah selesai, justru ini tantangan untuk kita mempertahankan bahwa tahun ini kita mendapatkan yang terbaik. Insyaallah kita akan kerja keras, terus kerja cerdas, sehingga prestasi ini bisa terus lebih baik,” tutup Anies.

Mal pelayanan publik DKI Jakarta (Foto: Wahyuni Sahara/kumparan)

PTSP bermula dari ide Jokowi saat menjabat Gubernur DKI yang menginginkan adanya badan yang mampu melayani perizinan dan non perizinan yang cepat dan tidak berbelit. Badan ini direalisasikan saat Ahok menjadi gubernur tahun 2015. Pada tahun 2017, badan ini berubah menjadi dinas.

Pada tahun 2017, diresmikan pula Mal Pelayanan Publik di kawasan Kuningan, Jaksel, yang merupakan kerja sama Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemprov DKI Jakarta dengan Kemenpan RB, untuk meningkatkan kualitas layanan publik.