Diprotes Saudi, Netflix Hapus Komedi soal MbS dan Khashoggi

Ilustrasi Netflix (Foto: Gonzalo Fuentes/Reuters)

Netflix menghapus episode komedi satire yang menyinggung pemerintahan Arab Saudi, terutama soal Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MbS) dan pembunuhan Jamal Khashoggi. Menurut Netflix, penghapusan dilakukan setelah menuai protes keras dari Kerajaan Arab Saudi.

Diberitakan AFP, pada Selasa lalu Netflix menyatakan mencabut penayangan sebuah episode "Patriot Act with Hasan Minhaj". Menurut Netflix, pencabutan hanya terjadi di Arab Saudi, tidak di negara lainnya. Di Youtube, episode ini juga masih bisa disaksikan.

"Kami sangat mendukung kebebasan artistik di seluruh dunia dan mencabut episode ini hanya di Arab Saudi setelah menerima permintaan legal yang valid dan menyesuaikan dengan hukum setempat," ujar pernyataan Netflix.

Hasan Minhaj. (Foto: AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/JESSE GRANT)

Dalam tayangan tersebut, Hasan Minhaj yang merupakan warga Muslim Amerika, memaparkan soal pemerintahan Saudi dalam monolog komedi Patriot Act. Komedian 33 tahun ini menyampaikan satire soal pemerintahan Saudi di bawah kepemimpinan MbS, yang di dalamnya menyebut pembunuhan Jamal Khashoggi.

Khashoggi tewas dibunuh di Konsulat Saudi, Istanbul, pada Oktober tahun lalu. MbS memang dinyatakan bebas dari tuduhan, namun namanya selalu disebut-sebut sebagai dalang pembunuhan jurnalis pengkritik pemerintah Saudi itu.

Netflix mengatakan, pemerintah Saudi memprotes tayangan Minhaj karena dianggap melanggar pasal 6 dalam undang-undang siber mereka. Pasal tersebut mengatur hukuman lima tahun penjara dan denda 3 juta riyal (Rp 11 miliar) bagi mereka yang memproduksi atau menyebarkan di internet materi yang mengganggu ketertiban publik, agama, moral, dan privasi.

Keputusan Netflix menarik episode tersebut menuai kritikan dari kelompok pembela HAM. Menurut mereka, Netflix telah tunduk pada pengekangan kebebasan berekspresi yang dilakukan Saudi.

"Dengan tunduk pada permintaan pemerintah Saudi, Netflix memfasilitasi kebijakan nol-toleransi kerajaan dalam kebebasan berekspresi dan membantu pemerintah (Saudi) menolak hak-hak rakyat untuk mendapatkan akses informasi dengan bebas," kata Samah Hadid, direktur kampanye Timur Tengah untuk lembaga Amnesty International.

Saudi sendiri masuk jajaran negara dengan ranking terburuk dalam kebebasan pers. Oktober tahun lalu, daftar kebebasan pers Reporters Without Borders (RSF) menempatkan Saudi dalam urutan 169 dari 180 negara. Tahun ini diperkirakan ranking Saudi akan kembali menurun.