Dishub DKI Bahas Kemungkinan Sepeda Motor Kena Sistem ERP

Plt Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko (Foto: Lolita Valda/kumparan)

Pemprov DKI Jakarta sedang mematangkan pelaksanaan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) untuk kendaraan bermotor. Plt Kepala Dinas Perhubungan Sigit Wijatmoko mengatakan pihaknya sedang membahas ERP juga diterapkan untuk sepeda motor.

"Dalam dokumen ini (penawaran) masih dinyatakan ya. Disyaratkan jadi bagian yang dievaluasi untuk roda dua," kata Sigit di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Kamis, (22/11).

Dalam penerapannya, Sigit menuturkan tarif motor dengan mobil tentunya berbeda. Rencananya, kata Sigit, besaran tarif tersebut dimasukkan di Peraturan Daerah (Perda).

“Bedalah (tarif) roda dua dengan roda empat. Bisa jadi (tarifnya) lebih murah bagi yang berkontribusi pada kemacetan lebih parah," ujar Sigit.

Sigit mengakui sudah ada Pergub Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembatasan Kendaraan Bermotor Melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik yang membuat sepeda motor justru dilarang melintas ruas jalan berbayar.

Pengendara melintasi alat teknologi sistem jalan berbayar elektronik (ERP) di Jalan Merdeka Barat. (Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Sehingga untuk mengantisipasi itu, Sigit menjelaskan Pemprov DKI bersama DPRD DKI sedang membahas Perda tentang jalan berbayar baru.

"Kan kita mau bikin Perda, sudah masuk (Bapemperda) Badan Pembentukan Perda," tutur Sigit.

Rencananya uji coba sistem ERP terbatas ini dilakukan selama 20 hari di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, yang telah dipasangi gerbang ERP. Proses uji coba itu akan dilakukan pada 205 kendaraan berbagai jenis di jalan. Namun uji coba tersebut batal dilakukan.