Doni Monardo Dilantik Presiden Jadi Kepala BNPB, Tetap Perwira TNI

Letjen TNI Doni Monardo. (Foto: Facebook/Doni Monardo)

Setelah sempat ditunda, Presiden Joko Widodo akan melantik Letjen TNI Doni Monardo menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rabu (9/1). Pelantikan akan digelar di Istana Negara.

Seorang sumber Istana menyebut, pelantikan akan dimulai pada pukul 09.00 WIB.

"Ya, benar. Akan dilantik besok," ujar sumber tersebut kepada kumparan, Selasa (8/1).

Doni akan menggantikan Laksamana Muda (Purn) Willem Rampangilei. Pelantikan Doni sebagai Kepala BNPB sedianya digelar pada Rabu, 2 Januari 2019, pukul 09.00 WIB. Namun, ditunda dengan alasan harus ada revisi aturan BNPB.

Menurut sumber Istana, Doni tidak akan mundur dari TNI meski sudah dilantik menjadi Kepala BNPB. Sekadar diketahui, pada Perpres Nomor 8 Tahun 2008, BNPB merupakan lembaga negara di bawah koordinasi Menko Kesra (saat ini Menko PMK), sehingga menurut UU TNI, Doni Monardo harus mundur dari kesatuan TNI bila ingin dilantik menjadi Kepala BNPB. Namun kemudian Perpres itu direvisi Jokowi.

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko sebelumnya menyebut bahwa di revisi Perpres, BNPB akan berada di bawah koordinasi Menko Polhukam. Untuk diketahui, seorang prajurit TNI aktif bisa menduduki jabatan kepala lembaga yang berada di bawah koordinasi Kemenko Polhukam. Namun, perubahan isi perpres seperti apa, belum diketahui.

Surat pelantikan kepada badan nasional penanggulangan bencana (Foto: Dok. Istimewa)

Pelantikan Doni Monardo oleh Presiden Jokowi memastikan jabatan kepala BNPB tetap jabatan setingkat menteri. Namun, dalam operasionalnya, belum diketahui apakah dalam koordinasi Kemenko PMK atau Kemenko Polhukam.

Doni Monardo saat ini menjabat sebagai Sekjen Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas). Sebelumnya, Doni juga pernah menjabat sebagai Pangdam Pattimura, Pangdam Siliwangi, Danpaspampres, dan Danjen Koppasus.

Kepala BNPB merupakan jabatan pimpinan lembaga negara setingkat menteri. BNPB merupakan lembaga yang berfungsi mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008.