DPR Minta Penjelasan Panglima TNI dan Kapolri soal Penembakan di Papua

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (kanan). (Foto: Lutfan Darmawan/kumparan)

DPR akan meminta penjelasan Panglima TNI dan Kapolri terkait langkah yang akan ditempuh dalam mengungkap aksi penembakan 31 pekerja proyek Trans Papua di Kabupaten Nduga oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

"Pasti komisi I nanti akan meminta Panglima TNI dan Kapolri untuk menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam menindaklanjuti dan menangkap pelakunya," ujar Ketua DPR Bambang Soesatyo, usai menghadiri acara Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (4/12).

Pria yang akrab disapa Bamsoet juga mengutuk keras aksi KKB tersebut dan meminta pihak kepolisian segera menangkap para pelaku.

"KKB yang di tanah Papua, saya kutuk keras dan minta aparat untuk segera menuntaskan dan menangkap pelakunya," ujar Bamsoet.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. (Foto: Iqbal Firdaus/kumparan)

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menambahkan, pemerintah harus segera merespons kejadian tersebut. Terlebih, terhadap sistem pengamanan yang diterapkan bagi para pekerja yang menjadi korban dalam penembakan tersebut.

"Kita patut mendapatkan respons segera dari pemerintah tentang apa yang terjadi kenapa bisa ada kelompok bersenjata seperti ini datang menyergap orang lagi kerja," kata Fahri di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Selasa (4/12).

"Bagaimana sistem pengamanan kita selama ini, bagaimana sistem operasi intelijen selama ini, kenapa tidak bisa mendeteksi dan memantau adanya pergerakan orang bersenjata seperti ini. Ini harus ada penjelasan dan pemerintah harus memberikan penegasan dan perlindungan," lanjutnya.

Fahri beralasan karena dalam insiden tersebut terjadi di tengah-tengah proses pengerjaan pembangunan infrastruktur. Fahri khawatir akibat kejadian ini, orang tak mau bekerja di Papua dan enggan melakukan investasi di sana.

"Sebab di tengah kita katanya sedang membangun infrastruktur, tetapi tiba-tiba tidak ada perlindungan bagi orang yang bekerja di daerah remote itu," jelasnya

"Ini akan terganggu, orang tidak ada yang mau bekerja dan apalagi mau investasi karena tidak aman," jelasnya.

Oleh karena itu, sikap pemerintah dalam memberikan keterangan secepatnya sangat diperlukan sehingga tidak ada simpang siur lagi terkait insiden yang terjadi.

"Pemerintah harus segera memberikan keterangan dan pemerintah harus segera mengambil tindakan yang memberikan penjelasan kepada publik bagaimana pemerintah menghadapi masalah ini," jelasnya.

Polda Papua berusaha membebaskan 15 pekerja yang disandera KKB. (Foto: Dok Polda Papua)

Sekali lagi ini adalah tragedi pembantaian yang membuat kita sangat terpukul dan membuat pemerintah harus segera mengambil sikap dan tindakan yang tegas terhadap masalah ini," pungkasnya.

Saat ini pihak kepolisian tengah mengupayakan untuk melakukan penyelamatan terhadap para sandera.

"Sekarang Pak Kapolda dan Pangdam sedang menuju lokasi untuk lakukan langkah-langkah kepolisian dalam langkah-langkah penegakan hukum. Terapi paling penting adalah langkah-langkah penyelamatan," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol M Iqbal.

Menurut keterangan polisi, 31 pekerja tewas ditembak, sementara 15 pekerja masih disandera oleh KKB. Polisi menduga penyebab KKB menembak 31 pekerja tersebut lantaran marah dengan salah satu pekerja proyek yang ketahuan memotret upacara HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Distrik Yigi, Nduga, Papua.