news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

DPRD DKI Kaji Bentuk Pansus Terkait Rotasi Jabatan

6 Maret 2019 18:02 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, rotasi pejabat Pemprov DKI. Foto: Moh Fajri/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, rotasi pejabat Pemprov DKI. Foto: Moh Fajri/kumparan
ADVERTISEMENT
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan baru saja merotasi 1.125 pejabat. Namun, DPRD DKI Jakarta akan membuat pansus untuk menyelidiki dugaan adanya jual beli jabatan pada rotasi jabatan itu.
ADVERTISEMENT
"Kami akan kaji buat pansus rotasi jabatan, baru kali ini selama 9 tahun, baru kali ini ramai," kata Wakil Ketua Komisi A, William Yani, saat rapat dengan Badan Kepegawaian di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Rabu, (6/3).
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, rotasi pejabat Pemprov DKI. Foto: Moh Fajri/kumparan
Politisi PDIP ini mengatakan, selepas perombakan jabatan tersebut, pihaknya banyak mendapatkan laporan dari PNS. Menurutnya, para PNS banyak yang tidak mengetahui jabatan apa yang didapatkan. Sebab mereka hanya diberi tahu ada pelantikan.
"PNS sampai di lokasi enggak tahu, saya mau jabatan apa. Hanya dikasih undangan, hanya disuruh datang," ungkap William.
Suasana rapat Banggar di DPRD DKI Jakarta. Foto: Moh Fajri/kumparan
Menanggapi hal itu, Kepala BKD DKI Chaidir menjelaskan pihaknya memang sengaja tidak merinci jabatan yang akan ditempati pegawai yang dilantik. Hal itu, kata Chaidir, dilakukan malah untuk mencegah adanya calo jual beli jabatan di Pemprov DKI.
ADVERTISEMENT
"Justru menghindari jual beli jabatan, padahal orang lain enggak kenal sama saya, itu alasan saya," jelasnya.
Kepala BKD DKI Jakarta, Chaidir. Foto: Fadjar Hadi/kumparan
Meski begitu, Chaidir memastikan pihaknya sudah memberitahukan kepada para pegawai mengenai keterangan jabatan dalam pelantikan. Keterangan yang dimaksud adalah terkait posisi administrator atau pengawas sesuai eselon masing-masing.
"Kami menyebutkan sebagai administrator, kecuali kami tidak menyebutkan sekali. Kami sudah komunikasi dengan BKN," ujar Chaidir.