DPRD DKI Soroti Pemprov soal Pengajuan Kenaikan Anggaran Modal BUMD

Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana. (Foto: Moh Fajri/kumparan)

DPRD DKI Jakarta hari ini menggelar rapat badan anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Rapat membahas Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) sebagai draf awal APBD Perubahan.

Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana mengungkapkan, dalam rapat tersebut DPRD DKI menyoroti usulan Penyertaan Modal Daerah (PMD) dari Pemprov DKI untuk BUMD. Sebab nilai PMD yang diusulkan dianggap terlalu besar sehingga berpotensi akan menyulitkan penerusan program pembangunan lainnya di tahun 2018.

“Anggota Banggar meramaikan atau mempertanyakan kenapa anggaran untuk PMD begitu besar. Kalau enggak salah dari Rp 5,8 triliun jadi total Rp 11,7 triliun di saat belanja langsung justru dikurangi,” kata Sani di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Selasa, (28/8).

“Sehingga ada satu pendapat bahwa dimana anggaran perubahan ini tidak memadai untuk meneruskan roda pembangunan di 2018,” tambahnya.

Rapat Banggar di DPRD DKI Jakarta (Foto: Moh Fajri/kumparan)

Sani mengungkapkan sebelumnya saat rapat pembahasan anggaran, BUMD diarahkan oleh Pemprov agar bisa mandiri. Namun Sani mengakui BUMD bisa untuk melayani masyarakat seperti Dharma Jaya. Sehingga masih layak untuk diberikan anggaran.

“BUMD pangan relatif bisa diberikan (anggaran), Dharma Jaya daging, food station untuk infrastruktur lokasi pergudangan, apakah pakai skema lain atau tidak, modal kerja agar bisa masuk perdagangan sembako khususnya beras,” terang Sani.

Namun Sani mengungkapkan salah satu BUMD yang disorot adalah pada sektor pembangunan, yakni Jakarta Propertindo (Jakpro) yang diusulkan mendapat anggaran mencapai Rp 1,8 triliun. Menurut Sani, seharusnya kegiatan yang dilakukan Jakpro seperti pembangunan LRT bisa memanfaatkan proses tender.

“PAM Jaya itu juga apakah sudah diarahkan meningkatkan keterjangkauan air bersih? Khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” tutur Sani.

Oleh karena itu, DPRD DKI berencana akan melanjutkan rapat dengan TAPD pada Rabu (29/8). “(Besok) Mengupas lebih dalam BUMD terkait BUMD pangan, properti, PAM Jaya, PAL Jaya itu gimana, kayaknya paling banyak disorot PMD. Kebijakan umum di level banggar dipahami,” tutup Sani.