DPRD Masih Kaji Tarif MRT: Warga Jangan Terbebani, APBD Harus Dihitung

Kereta MRT Jakarta. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Tarif Moda Raya Terpadu (MRT) masih menjadi pembahasan Pemprov DKI dan DPRD DKI. Usulan sebesar Rp 10 ribu dari Pemprov DKI belum mendapatkan persetujuan dari DPRD DKI, padahal MRT segera diresmikan pada Minggu, (24/3).

Wakil Ketua DPRD DKI, M. Taufik, mengaku pihaknya masih membahas tarif di rapat komisi. Menurutnya, DPRD DKI segera menggelar Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) untuk memutuskan tarif MRT yang harus dibayarkan masyarakat.

“Rapimgab harus memutuskan sesuatu. Namanya juga Rapimgab. Nanti di Rapimgab dia memaparkan ini loh hasil kajian Komisi B dan C baru di situ ada diskusi,” kata Taufik di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, (22/3).

Selain itu, Taufik mengungkapkan salah satu alasan belum disetujuinya tarif tersebut karena mempertimbangkan subsidi yang diberikan melalui APBD. Ia menginginkan subsidi tiket MRT harus tepat sasaran.

Wakil Ketua DPRD M Taufik di Pulau Seribu, Jumat (22/3). Foto: Moh Fajri/kumparan

“Tarif itu selalu dua yang dipertimbangkan. Beban ke masyarakat, kedua beban ke APBD. Ini seninya tinggi. Masyarakat supaya tidak terbebani, APBD harus dihitung bebannya. Dialognya nanti di situ, karena harus disubsidi, subsidi itu sepanjang hidup. APBD yang harus dihitung,” terang Taufik.

Lebih lanjut, Taufik mengakui adanya usulan digratiskannya tarif MRT bagi warga Jakarta sampai akhir tahun. Namun, ia belum bisa memastikan rencana tersebut bisa diwujudkan atau tidak.

“Bisa saja (gratis) tinggal kita hitung kuat enggak APBD-nya. Kalau APBD-nya Rp 100 triliun saya rasa bisa tuh kalau gratiskan dan angkanya dilihat dari beban APBD,” tutur Taufik.

“Kedua, lihat dari beban masyarakat kalau gratis kan beban masyarakat hilang. Kalau ditetapkan Rp 10 ribu kuat nggak. Ini harus dihitung daya beli masyarakat seperti apa,” tambahnya.