DPW PKB Dorong Cak Imin Kembali Jadi Ketum

2 Juli 2019 17:57 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar di DPP PKB, Jakarta Pusat Foto: Paulina Herasmarinandar/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar di DPP PKB, Jakarta Pusat Foto: Paulina Herasmarinandar/kumparan
ADVERTISEMENT
Sejumlah kader PKB menegaskan secara aklamasi Muhaimin Iskandar alias Cak Imin kemungkinan bisa terpilih lagi sebagai ketua umum (ketum) di periode mendatang. PKB pun akan menggelar Muktamar pada 20 Agustus mendatang dan mengundang Presiden Jokowi.
ADVERTISEMENT
Hal itu pertama kali disuarakan oleh Ketua DPW Jawa Tengah, Yusuf Hudori, usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakpus, Selasa (2/7). Dalam pertemuan itu, turut hadir pengurus DPW dari daerah lainnya.
Menurut Yusuf, para kader menganggap Cak Imin telah berhasil membawa kesuksesan bagi PKB di Pemilu 2019.
"Jadi kan temen temen DPC, DPW melihat bahwa (Pemilu) 2019 kemarin torehan politik PKB kan luar biasa, naik secara signifikan ya. Yaitu kan berkat kekompakan kesolidan dan juga tentu berkat kepemimpinan beliau Cak Imin," kata Yusuf.
Muhaimin Iskandar di acara Parlemen Santri Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
Yusuf menganggap terpilihnya Cak Imin bisa mempertahankan keutuhan PKB pada periode mendatang. Menurutnya, hal ini juga dianggap positif bagi para kader PKB di daerah.
"Maka kita melihat itu sepakat teman-teman DPW ini untuk menjaga kesolidan ini untuk kesuksesan 2024 dengan kembali meminta kesediaan Cak Imin untuk menjadi ketua umum," jelasnya.
ADVERTISEMENT
Hingga sekarang, Yusuf memastikan belum ada calon lainnya yang akan menyaingi Cak Imin. Oleh karena itu, diperkirakan yang bersangkutan akan terpilih lagi secara aklamasi.
Sementara itu, Cak Imin mengaku belum mengetahui secara langsung permintaan dari para kadernya untuk kembali maju sebagai ketum. Namun, jika partainya menugaskannya kembali, maka Cak Imin mengaku siap menjalankan amanah itu.
"Tanya DPW, saya belum tahu. Ya kalau perintah partai siapa yang berani (menolak). Perintah partai harus taat," jelasnya.