Dunia Tanggapi Keputusan AS Keluar Badan HAM PBB demi Israel

Dubes AS untuk PBB, Nikki Haley. (Foto: REUTERS/Toya Sarno Jordan)

Amerika Serikat memutuskan untuk keluar dari Badan HAM PBB (UNHRC) yang dinilai bias terhadap Israel. Sekutu AS hingga kelompok-kelompok HAM menyayangkan keputusan tersebut.

Di antaranya datang dari Uni Eropa yang menilai pengunduran diri AS dapat memberi dampak negatif bagi Negeri Paman Sam tersebut.

"Ini berisiko merendahkan citra AS sebagai pemenang dan pendukung demokrasi di panggung global," katanya, dikutip media Rusia RT, Kamis (21/6).

Meski turut merasa UNHRC bias terhadap Israel, Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop meminta pemerintahan Presiden Donald Trump untuk tidak keluar dan mengupayakan reformasi dari dalam.

Menteri Luar Negeri Swedia Margot Wallstrom dalam cuitannya, juga menyayangkan keputusan AS keluar dari UNHRC. "Sungguh menyedihkan. Keputusan ini datang ketika dunia sedang membutuhkan lebih banyak pejuang HAM dan organisasi PBB yang lebih kuat, bukan sebaliknya," ujar dia.

Senada dengan Wallstrom, juru bicara Kemenlu China Geng Shuang turut menyesali keputusan AS. Namun China bukan satu-satunya negara di Asia yang menyampaikan hal tersebut. Menlu Indonesia Retno Marsudi sangat menyesalkan keluarnya AS.

Dalam pernyataan yang dirilis laman resmi Kemenlu, Retno mengakui belum sempurnanya UNHRC. Akan tetapi, proses reformasi membutuhkan komitmen dan kerja sama antarbangsa dari para anggota PBB.

"Indonesia sangat menyayangkan keputusan AS untuk keluar dari Badan HAM PBB. Indonesia bersama negara lain akan tetap melanjutkan pekerjaan untuk memperjuangkan perlindungan HAM melalui kerja sama yang sejalan dengan mandat dari UNHRC," terangnya.

Menlu Retno di DK PBB (Foto: Dok. Kemlu)

Di sisi lain politikus Partai Buruh Inggris Richard Burgon menyebut keputusan AS hanya alasan agar Trump tak lagi diawasi PBB. "Keputusan itu didorong oleh keinginan Trump agar berkurang pengawasan terhadap kebijakannya yang mengerikan," ucapnya.

Jubir Kemenlu Rusia Maria Zakharova dengan tegas mengatakan keputusan AS sebagai langkah yang lancang.

Sementara Zeid Ra'ad al-Hussein selaku anggota komisi UNHRC berpendapat sikap AS mengecewakan. "Mengecewakan dan tak terlalu mengejutkan. Melihat situasi HAM di dunia kini, AS harusnya mengambil langkah ke depan, bukan ke belakang," kata dia.

Sekjen Amnesty International Salil Shetty turut menanggapi keluarnya AS yang "sangat mengabaikan hak-hak dasar dan kebebasan yang dijunjung AS." Direktur Eksekutif Human Rights Watch Ken Roth bahkan mengutuk keputusan AS dan menuduh Trump tak peduli.

"America First bagi Trump berarti mengesampingkan penderitaan warga sipil di penjuru dunia," tegas Roth.

Sebelumnya, Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley menyebut UNHRC "munafik" dan bias dalam menanggapi Israel. Menurut Haley, "fokus yang tidak proporsional dan permusuhan tanpa henti terhadap Israel adalah bukti jelas dewan ini dimotiviasi bias politik, bukan hak asasi manusia."

Pemerintah Donald Trump berang kepada UNHRC setelah dewan beranggotakan 47 negara itu menyerukan penyelidikan atas pembantaian warga Gaza oleh Israel melalui voting bulan lalu. Dalam voting tersebut, hanya AS dan Australia yang menyatakan "tidak".

AS menjadi negara pertama yang keluar dari UNHCR sejak dibentuk pada 2006.