Eks Ketua DPP Agung Mozin Dorong Zulhas Diganti dari Ketum PAN di 2020

Agung Mozin (Foto: Facebook/Agung Mozin)

Teka-teki penyebab internal PAN kembali bergejolak mulai mengemuka. Mantan Ketua DPP PAN Agung Mozin mengaku mundur dari kepengurusan karena tak cocok dengan kepemimpinan Zulkifli Hasan sebagai ketum.

Setelah tak lagi menjadi pengurus, sebagai kader PAN, Agung mengusulkan adanya pergantian ketum ketika pengurusan PAN periode 2015-2020 berakhir.

"Yang jelas kalau di luar sana ada #2019GantiPresiden, ya 2020 PAN ganti ketua umum," kata Agung kepada wartawan, Jumat (28/12).

Agung menilai Zulkifli harus diganti sebagai ketum karena dalam kepemimpinannya banyak sekali pengurus yang mengundurkan diri. Ia menyebut, pengurus yang mundur sebenarnya bukan yang baru belakangan mencuat ke publik.

"Bukan tiga orang, banyak sekali, banyak sekali. Cuma memang yang lain itu pergi, ya sudah, enggak datang lagi ke partai," jelasnya.

Selama memimpin PAN, Zulkifli yang akrab disapa Zulhas ini juga dinilai seringkali mengambil kebijakan yang tak sesuai AD/ART. Misalnya mendukung Jokowi setelah berhasil menang Pilpres 2014. Menurut Agung, saat itu, keputusan Zulhas tak diambil melalui proses serta mekanisme partai yang sesuai.

"Misalnya untuk mengambil keputusan dukung Prabowo-Sandi, kita itu bulat sekali. Karena sejak awal kan kita memang mendukung Prabowo-Hatta waktu 2014. Sayalah orang pertama yang berteriak ketika Zulkifli Hasan pindah ke Jokowi," jelasnya.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan tiba di kediaman Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Kertanegara, Kamis (9/8/18). (Foto: Reki Febrian/kumparan)

"Itu salah satu pengambilan keputusan yang menurut saya keliru. Kenapa? Artinya kita berada di Koalisi Merah Putih. Tapi di tengah jalan, tiba-tiba Zulhas mengambil keputusan pindah ke Jokowi. itu tidak melalui rakernas," lanjutnya.

Tak hanya itu, Agung pun mengkritisi keputusan Zulhas dalam mengusung calon-calon dalam pilkada. Agung berpendapat bahwa ketua MPR itu terkesan tidak memanfaatkan calon yang justru potensial.

"Terkadang banyak juga kader kita ini hanya merasa besar kemudian mereka memaksakan diri untuk menjadi kandidat wali kota, bupati atau gubernur," ujarnya.

"Padahal ada orang lain di luar sana lebih potensial," imbuhnnya.

Padahal, kata dia, keputusan mengusung calon dalam pilkada, harusnya juga dilandasi survei. Namun, yang terjadi, keputusan soal calon yang diusung PAN dalam pilkada hanya berdasarkan besaran 'setoran' yang diberikan.

"Hasil survei bukan tertinggi tiba-tiba dicalonkan hanya karena ada setoran lebih besar. Nah itu enggak benar. Kader enggak, hasil survei tinggi enggak, tapi ia dicalonkan ke partai karena membayar mahar ke partai," katanya.

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan (Foto: Iqbal Firdaus/kumparan)

Agung menilai berbagai alasan inilah yang juga memicu mantan Bendahara Umum PAN Nasrullah untuk mundur. Namun, ia tak ingin merinci lebih lanjut persoalan yang membuat Nasrullah mundur.

"Nah kemudian uangnya ke mana, bendahara umum yang tahu. Tanya ke dia, mengapa dia mundur, ya mungkin dia bisa menjelaskan soal itu. Saya enggak bisa menjelaskan itu karena enggak ada kapasitas itu," pungkasnya.