Eks Penasihat KPK Pimpin Aksi Demo Emak-emak Dukung MK
PerbesarADVERTISEMENT
Mantan penasihat KPK Abdullah Hehamahua kembali memimpin aksi unjuk rasa, bertempat di kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Aksi ini untuk mendukung Mahkamah Konstitusi (MK) yang hingga saat ini masih menyusun putusan sengketa Pilpres 2019.
ADVERTISEMENT
Pantauan kumparan di lokasi, mayoritas peserta aksi adalah emak-emak. Mereka telah berkumpul di kawasan ini sejak pukul 12.30 WIB.
Sebelum memulai aksinya, emak-emak ini terlebih dahulu makan siang bersama. Di tengah teriknya panas matahari, mereka menggelar tikar dan membagikan mi instan serta nasi bungkus ke peserta aksi lainnya.
Koordinator aksi massa Abdullah Hehamahua mengatakan, mereka sengaja membawa bekal sendiri dan tidak membeli makanan selama berdemonstrasi. Abdullah mengatakan kebijakan tersebut dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
“Memang kasus petugas KPPS yang diduga itu diracun segala macam mempengaruhi kami, saya pastikan pada peserta tidak boleh menerima makanan dari mana pun,” kata Abdullah kepada wartawan, Selasa (25/6).
Seperti diberitakan, sempat beredar hoaks kematian petugas KPPS karena diracun. Kemenkes telah memberi penjelasan sesuai hasil pemeriksaan medis.
ADVERTISEMENT
Abdullah mengatakan aksi ini merupakan aksi yang kelima kalinya. Aksi pertama digelar pada 14 Juni lalu. Rencananya, aksi damai ini akan terus dilaksanakan hingga sidang putusan yang akan digelar pada Kamis (27/6).
“Hari ini sampai tanggal 27. Tadinya kan sampai tanggal 28, tapi karena putusan maju jam 12, maka kita sampai tanggal 27. Khusus untuk beri dukungan dan support moral ke MK agar tidak takut punya keberanian, independen, integritas, dan melaksanakan tugas sesuai tupoksi,” kata Abdullah.
Tidak hanya kepada MK, Abdullah dan emak-emak juga memberi support kepada aparat keamanan yang berjaga di sekitar kawasan MK. Sambil berselawat, mereka membagikan bunga kepada polisi yang bersiaga.
“Ini bunga, kita aksi damai ya, Pak,” kata salah satu peserta aksi.
ADVERTISEMENT
Meski Polri telah melarang masyarakat untuk menggelar aksi di depan gedung MK dan juga masing-masing paslon mengimbau agar masyarakat tidak turun ke jalanan, Abdullah mengaku akan tetap melaksanakan aksinya.
“Barang siapa yang menyampaikan aspirasi di tempat umum hanya diwajibkan memberitahukan aksi saja,” ujar Abdullah.
“Siapa pun warga berhak untuk menyampaikan pendapatnya,” kata Abdullah.
