Emil Kenalkan Pemerintahan Dinamis, Ajak Warga Bangun Jabar Bersama

Gubernur Provinsi Jawa Barat Ridwan Kamil (kedua kanan) berbincang dengan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi. Foto: ANTARA FOTO/Novrian Arbi

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memperkenalkan konsep Dynamic Government atau Pemerintahan Dinamis yang dapat melibatkan semua pihak untuk pembangunan di Jabar. Sebab, pria yang akrab disapa Emil itu sadar bahwa APBD Jawa Barat tak mampu membiayai seluruh pembangunan di Jabar.

Emil mengungkapkan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat saja memerlukan Rp 1,2 triliun. Sementara APBD 2019 hanya Rp 37,05 triliun untuk mengerjakan 58 proyek strategis selama setahun.

Pemerintahan Dinamis dikembangkan karena Emil menyadari kebutuhan dan tuntutan untuk menyejahterakan masyarakat semakin berkembang. Namun, sayangnya terhambat oleh ruang birokrasi yang terbatas.

"Sebuah ekosistem pemerintahan yang mampu menjalankan pola pembangunan yang kolaboratif. Semua pihak, di luar aparatur sipil negara dapat terlibat dalam pembangunan," ungkap Emil dalam keterangannya, Senin (19/8).

Ia lalu mengibaratkan dirinya sebagai seorang gubernur yang merangkap sebagai marketing. Setiap kunjungannya ke dalam maupun luar negeri, ia membawa kekayaan Jawa Barat untuk dikolaborasikan dengan pemilik sumber daya.

Ridwan kamil Foto: Antara/Fahrul Jayadiputra

Menurutnya, Pemerintahan Dinamis merupakan barang baru di Indonesia, meski bukan yang pertama di dunia yang lebih mengenalnya dengan Birokrasi 3.0. Selama ini, Indonesia masih mengenal pola birokrasi 2.0 atau Birokrasi Performa yang mengutamakan reward and punishment.

"Apa yang dilakukan gubernur sebelumnya sudah baik. Tidak ada masalah. Hanya saya punya cara-cara baru untuk mengakselerasi, sehingga (pembangunan) melompat," tuturnya.

Lewat Pemerintahan Dinamis, tak hanya membuat roda pemerintahan dan pembangunan berputar lebih cepat, tetapi juga bertambahnya pintu anggaran pembangunan. Karena tak ingin mengandalkan APBD, nantinya sumber anggaran dapat berasal dari pihak lain, yakni Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership, obligasi daerah, dana perbankan, dana umat, dan dana CSR.

"Untuk menjawab permasalahan birokrasi yang dihadapi selama ini, Pemprov Jawa Barat mendirikan Jabar Digital Service yang akan menciptakan aplikasi sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan pembangunan. Jumlah aplikasi akan sebanyak jumlah permasalahan yang ada," jelas Emil.

Salah satu yang akan menjadi ciri khas Pemerintahan Dinamis adalah kolaborasi lima unsur pembangunan, yakni kalangan ABCGM (Akademisi, Bisnis, Community, Government, dan Media). Konsep ini pernah dipakai Emil semasa menjadi Wali Kota Bandung, dan kini konsep Pemerintahan Dinamis di bawahnya menjadi semakin cepat (ngabret).

Ridwan Kamil kunjungi Situ Rawa Kalong. Foto: ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

Tak hanya itu, lewat Pemerintahan Dinamis ini Emil mengajak seluruh bupati atau wali kota masuk dalam grup WhatsApp yang menjadi forum komunikasi bersama. Emil berharap lewat grup tersebut, komunikasi menjadi lebih efektif, cepat mengambil keputusan, dan kebutuhan daerah dapat lebih terukur.

"Dulu siapa yang melobi anggaran dia yang dapat, sehingga bisa jomplang. Yang rajin melobi gubernur bisa dapat sampai Rp 300-400 miliar. Tidak melobi cuma Rp 30 miliar misalnya. Ini tidak fair, akhirnya saya ubah. Nah, sekarang jadi lebih adil bantuan keuangan provinsi. Melalui koordinasi Kopdar itu jadi fair. Semua mendapat bantuan berdasarkan hitung-hitungan yang proporsional," ungkap Emil.

Jika setelah Pemerintah Dinamis sukses dijalankan, ke depannya bisa kemungkinan diterapkan juga di level kabupaten dan kota. Ia optimistis konsep ini dapat diterapkan hingga tingkat terbawah yang ada dalam satu provinsi. Sehingga, Jabar Juara Lahir Batin dapat terwujud lebih cepat.

"Kalau ini berhasil, inilah Government 3.0 yang menjadi eksperimen pemerintahan untuk mengakselerasi pembangunan," pungkasnya.