Erick Harap Kasus e-KTP Tak Dikaitkan Pilpres: Nanti Disangka Curang

Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin Erick Thohir di Workshop Nasional TKN Jokowi-Ma'ruf Amin , Jakarta, Jumat (7/12) (Foto: Rafyq Panjaitan/kumparan)

Sepanjang tahun 2018 masyarakat dihebohkan dengan temuan e-KTP yang tercecer di sejumlah daerah, seperti Jakarta, Bogor, hingga Pariaman, Sumatera Barat. Bahkan, tak sedikit juga pihak yang mengaitkan insiden tersebut dengan kinerja pemerintahan Joko Widodo.

Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Erick Thohir, mengungkapkan polemik tercecernya e-KTP di beberapa daerah membuat pemerintahan Jokowi-JK terpojok. Tak hanya itu, Erick menyebut kasus tersebut juga tak berhubungan dengan timses Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019.

"Sama juga sekarang isu e-KTP kita dipojokin. Lho kan yang namanya isu e-KTP kita sudah jelaskan," kata Erick di sela-sela acara Rakornas TKN Bidang Hukum dan Advokasi Jokowi-Ma'ruf Amin di Hotel Acacia, Jakarta Pusat, Kamis (13/12)

"Biarkan pihak kepolisian yang urus, enggak ada hubungannnya dengan TKN. Kenapa kok selalu dijuruskan ini selalu TKN," tambahnya.

Atas dasar itu, Erick meyakinkan tim Jokowi-Ma'ruf telah meminta pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini. Sebab, Erick menduga kasus tercecernya e-KTP rentan digunakan sebagai isu dugaan kecurangan ketika Jokowi-Ma'ruf menang di Pilpres 2019 mendatang.

e-KTP tercecer di Pondok Kopi. (Foto: Dok. Istimewa)

"Kenapa, karena nanti kalau Jokowi menang, presiden kita menang, disangka curang lagi, kita harus solid menjaga itu," tutup Erick.

Dalam beberapa bulan terakhir, Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) mengusut beberapa kasus temuan terkait e-KTP, mulai dari tercecer di jalan, jual beli blangko, hingga calo pembuatan e-KTP.

Insiden tercecernya e-KTP juga tak hanya terjadi sekali. Dimulai dari ditemukannya sekarung e-KTP tercecer di Semper, Bogor, pada Mei 2018. Lalu ditemukan lagi Cikande, Kabupaten Serang, karena kelalaian petugas membuang e-KTP yang telah rusak. Setelah itu, dua kasus terjadi pada Desember 2018, yakni ribuan e-KTP tercecer juga terjadi Pondok Kopi, Jakarta Timur, dan Padang Pariaman, Sumatera Barat.

Pihak Kemendagri juga telah memastikan tak ada kebocoran data penduduk, meski ditemukan sejumlah kasus terkait e-KTP. Selain itu, juga tidak akan menganggu Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu 2019. Hingga saat ini, polisi masih menyelidiki kasus-kasus ini, termasuk dugaan ada 'orang dalam' dari Kemendagri yang dengan sengaja membuat kasus ini terjadi.