ERP Berlaku untuk Semua Mobil, Tak Hanya dari Luar Jakarta

Sandi di RPHU Rorotan (Foto: Moh Fajri/kumparan)

Wacana penerapan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) di sejumlah jalan masuk ke Jakarta menuai pro-kontra. Sejumlah pihak menilai upaya mengurangi kemacetan itu dianggap sebagai pengekangan terhadap masyarakat di luar Jakarta yang ingin berkunjung.

Akan tetapi, Wakil Gubernur Sandiaga Uno menerangkan bahwa tarif ERP tidak hanya berlaku bagi mobil pelat luar Jakarta.

"Kita akan memiliki (pada tahun) 2019 adalah ERP. Jadi mau itu dari luar Jakarta, mau dalam Jakarta, kita akan kena electronic road pricing (ERP)," ucap Sandiaga Uno di Masjid At-Taqwa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (24/3).

Electronic Road Pricing. (Foto: wikimedia commons)

Ia menerangkan penerapan ERP akan dilaksanakan pada Maret 2019. "Penerapan ERP adalah Maret 2019 setelah kita memfungsikan dan mengoperasikan MRT," ucap dia.

Akan tetapi, terkait wacana perbedaan tarif antara kendaraan dari luar Jakarta, Sandi mengaku masih menunggu masukan dari sejumlah pihak terkait. Termasuk dari BPTJ dan pemerintah pusat.

Kepala BPTJ Bambang Prihartono sebelumnya ERP diterapkan untuk mengurangi kemacetan dan jumlah kendaraan yang masuk Jakarta. Makin padat kondisi lalu lintas di Jakarta, tarif ERP akan makin tinggi.

“Peraturan ganjil genap ini kan jangka pendek, sangat pendek. Besok apa yang bisa kita lakukan? Ya itu (ERP). Jadi misal mobil dari Bekasi masuk Jakarta langsung kena tarif. Rencananya tahun depan mulai diberlakukan,” ungkap Bambang di Kawasan Sudirman, Jakarta, Jumat (23/3).

Tidak hanya Bekasi, Bambang menegaskan semua mobil dari luar Jakarta akan dikenai tarif masuk jalanan Jakarta. Nantinya, mesin ERP ini akan dipasang di setiap jalan di perbatasan Jakarta, baik itu jalan tol maupun non-tol. Menurutnya sistem tersebut sudah diterapkan di negara-negara maju salah satunya Singapura.