Pencarian populer

Fadli Jamin BPN Akan Buka-bukaan Data yang Menangkan Prabowo-Sandi

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat menjadi pembicara pada Seminar Bongkar Karut Marut DPT di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Selasa (26/3). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Seluruh lembaga survei nasional yang bernaung dalam Perhimpunan Survei Opini Publik (Persepsi) telah membeberkan metode dan sampling dari hasil quick count Pilpres 2019. Dalam hasil quick count yang dilakukan mereka, hasilnya pasangan nomor urut 01, Jokowi-Ma’ruf Amin, unggul 55 persen dari paslon nomor urut 02, Prabowo-Sandi, yang hanya mendapat 45 persen.

Persepsi mengundang semua pihak hadir di acaranya, tapi BPN Prabowo-Sandi tidak hadir. Persepsi kemudian menantang BPN untuk membeberkan metode dan sampling quick count yang dijadikan dasar klaim kemenangan Prabowo-Sandi.

Menanggapi hal itu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, memastikan pada waktunya nanti BPN akan membeberkan data dan sampling quick count yang memenangkan Prabowo-Sandi.

“Ya pasti dong pada waktunya. Nanti dong, kan masih penghitungan. Pada waktunya ada yang bertugas untuk itu (membeberkan data dan sampling quick count BPN),” kata Fadli menjawab pertanyaan wartawan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/4).

Menurut Fadli, proses tabulasi real count berdasarkan C1 yang dilakukan BPN berada di beberapa lokasi. BPN, kata Fadli, juga masih berupaya untuk mengawal proses tabulasi itu dari upaya-upaya peretasan.

Ilustrasi Quick Count dalam konferensi pers bertajuk Expose Data Quick Count. Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Fadli Zon Tuding Lembaga Survei

Fadli Zon juga mengkritik lembaga survei yang memenangkan Jokowi berdasarkan quick count. Sebab, kata Fadli, sebagian besar mereka telah dibayar.

“Saya kritik lembaga-lembaga survei itu sebagian besar lembaga yang terafiliasi dengan paslon tertentu. Mereka adalah klien karena mereka berimpit sebagai lembaga survei sekaligus juga konsultan politik. Jadi mereka melacur sebenarnya, karena mereka tidak declare. Harusnya declare sejak awal bahwa terafiliasi dengan paslon A atau B, dibayar sekian, jadi harus jelas,” tegas Fadli.

Menurut Fadli, pilpres kali ini sudah berjalan tidak adil sejak masa kampanye dilakukan. Hal itu terbukti dari adanya kriminalisasi terhadap sejumlah tokoh yang pro terhadap Prabowo-Sandi. Kemudian, indikasi ketidakadilan juga terlihat dari banyaknya tokoh pendukung Prabowo-Sandi yang diretas akun media sosialnya hingga WhatsApp pribadi.

Fadli mengaku juga mengalami upaya peretasan dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Jadi pertarungan ini memang tidak fair. Sebagai contoh, baru saja ada quick count langsung semua handphone dari BPN itu berusaha diretas dan diganggu dengan robotcall dari seluruh dunia. Handphone saya tidak bisa digunakan selama mungkin 5-6 jam karena ada upaya peretasan dari nomor-nomor yang bisa saya tunjukkan bukti-buktinya, dari Hainan, China, Malaysia, dari beberapa negara lain. Memang ini ada operasi politik dan operasi intelijen. Ini bukan pemilu yang fair,” ungkap Fadli.

Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan
Tentang kumparan · Bantuan · Ketentuan & Kebijakan Privasi · Panduan Komunitas · Pedoman Media Siber · Iklan · Karir
2019 © PT Dynamo Media Network
Version: 1.1.60