Fadli soal Ombudsman Ingatkan Ngabalin: Makin Blunder, Makin Bagus

Fadli Zon meninggalkan kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta, Kamis (9/8). (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

Ombudsman RI mengingatkan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin agar tidak terlalu vokal membela Presiden Joko Widodo. Ombudsman meminta agar Ngabalin bisa bersikap netral dan seimbang karena ia merupakan pejabat publik.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon juga merasa heran dengan berbagai pernyataan yang dilontarkan Ngabalin. Fadli mempertanyakan, apakah pernyataan Ngabalin itu mewakili pemerintah atau timses Jokowi di Pilpres 2019.

“Saya kira Pak Ngabalin ini entah ya, ini merepresentasikan suara Presiden atau suara apa. Masyarakat bisa menilai kapasitasnya karena dari sisi substansi juga tidak kena, dari sisi cara apalagi dan KSP itu tupoksinya apa,” kata Fadli di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (31/8).

“KSP ini bukan sarangnya tim sukses. KSP itu punya tugas memprioritaskan program pembangunan, melakukan konsolidasi dan melakukan komunikasi politik,” tambahnya.

Fadli menilai Ngabalin telah keluar dari tupoksi yang dimiliki KSP. Namun, di sisi lain, Fadli merasa senang karena pernyataan-pernyataan Ngabalin bisa menjadi bumerang bagi pemerintah.

“Kita sih seneng kalau presiden diwakili orang seperti itu. Makanya waktu saya debat kemarin juga (Ngabalin) ini mewakili siapa, mewakili presiden? Kalau kita enggak ada masalah, semakin blunder, semakin bagus gitu,” ujar Fadli.

Fadli menyerahkan sepenuhnya kepada Ombudsman atau Bawaslu soal kemungkinan sanksi yang diberikan untuk Ngabalin. Yang jelas, dia meminta Ngabalin untuk memperjelas posisinya ketika ketika berbicara di depan publik.

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin (28/08/2018). (Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan)

“Nah (sanksi) itu terserah merekalah. Terserah mereka. Tapi saya, harus jelas posisinya sebagai apa. Ini jubir presiden, juru bicara partai koalisi pemerintah dalam rangka pilpres 2019, atau sebagai apa,” tutupnya.

Sebelumnya, Komisioner Ombudsman, Laode Ida, mengingatkan Ngabalin agar tidak terang-terangan mendukung kepada kandidat capres-cawapres Jokowi dan Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019. Hal ini terkait statusnya sebagai pejabat negara.

"Secara khusus, Pak Ngabalin sudah jadi anggota dewan komisaris Komisaris (PT Angkasa Pura I), kemudian dia dapat KSP. Itu tak boleh dia tampil secara frontal, menunjukkan keberpihakannya pada satu pasangan calon presiden," ujar Laode Ida di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (30/8).