Fadli Zon: 'People Power' itu Demokrasi, Berhenti Buat Stigma Negatif

Fadli Zon di Gedung KPU, Jakarta. Foto: Efira Tamara/kumparan

'People power' yang kini diubah menjadi 'kedaulatan rakyat', dianggap menjadi ancaman bagi negara karena beberapa kali demonstrasi yang digelar dan puncaknya pada penetapan hasil rekap pemilu, 22 Mei.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta para aparat kepolisian dan pemerintah tak memberikan stigma negatif terhadap unjuk rasa yang akan terjadi nanti. Demonstrasi adalah hal yang lumrah.

"Saya meminta agar pemerintah, juga aparat kepolisian, tidak membuat stigma negatif terhadap aksi unjuk rasa masyarakat. “People power” itu merupakan bagian dari demokrasi. Biasa-biasa saja," kata Fadli dalam keterangan yang diterima kumparan, Minggu (19/5).

"Demonstrasi adalah salah satu bentuk ekspresi demokrasi. Jadi, berhentilah membuat stigma negatif dan menyeramkan. Kecuali, kita memang hendak kembali ke jalan otoritarian," lanjutnya.

com-Fadli Zon. Foto: Dok. DPR RI

Fadli bahkan meminta agar para aparat tersebut seharusnya bekerja sama dengan para demonstran. Khususnya dalam memberikan perlindungan saat aksi berlangsung. Hal itu agar tetap memposisikan polisi sebagai aparat negara dan bukan alat politik rezim.

"Polisi adalah aparat negara, bukan alat politik rezim. Jangan sampai polisi digunakan oleh penguasa sebagai alat pemukul lawan-lawan politik. Itu tak boleh terjadi. Hal-hal semacam itulah yang telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukum selama ini," jelasnya.

Wakil Ketua Umum Gerindra ini heran dengan aksi polisi merazia dan mencegah massa yang akan bergerak ke Jakarta untuk aksi 22 Mei. Bagi Fadli, masa pemerintahan Jokowi turut membungkam masyarakat dalam berpendapat.

"Masyarakat yang ingin memprotes kecurangan Pemilu pada 22 Mei nanti ditakut-takuti dengan kemungkinan adanya aksi teror bom oleh teroris. Selain itu ada sweeping, razia dan pencegahan masyarakat yang akan datang ke Jakarta," jelasnya.

"Kita sama-sama bisa melihat, selama lima tahun pemerintahan Jokowi telah terjadi pemasungan demokrasi, pembungkaman masyarakat, persekusi terhadap aktivis dan ulama yang kritis terhadap Pemerintah, serta penangkapan tokoh-tokoh dengan tudingan makar," pungkasnya.