Fadli Zon: Said Iqbal Harusnya Jadi Menteri Sejak 2 Pemerintahan Lalu

Fadli Zon di Hotel Bidakara (Foto: Moh Fajri/kumparan)

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) resmi mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2019. KSPI pun meminta posisi menteri dapat diberikan kepada Presiden KSPI Said Iqbal apabila Prabowo terpilih menjadi presiden.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengungkapkan tidak ada permintaan resmi dari KSPI terkait posisi menteri ini. Namun, Fadli berpendapat Said Iqbal merupakan orang yang memang berkompeten, sehingga layak untuk menjadi menteri.

"Saya melihat dari dulu saudara Said Iqbal ini adalah orang yang sangat kompeten, apalagi dia adalah Governing Board di ILO (International Labour Organization) di PBB," kata Fadli di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/5).

"Jadi harusnya dari dua pemerintahan lalu dia sebenarnya layak jadi Menteri Tenaga Kerja. Karena dia membela kepentingan tenaga kerja, dia bisa memperbaiki kondisi tenaga kerja, menciptakan lapangan kerja, dan sebagainya yang win win solution," imbuhnya.

Prabowo dan Said Iqbal di Istora Senayan. (Foto: Fachrul Irwinsyah/kumparan)

Meski demikian, Fadli yakin dukungan yang diberikan KSPI terhadap Prabowo benar-benar tulus. Ia juga meyakinkan Said Iqbal sama sekali tidak pernah meminta posisi menteri sebagai kontrak politik antara KSPI dan Prabowo.

"Setahu saya tidak. Membicarakan soal itu atau meminta tidak ada. Saudara Said Iqbal benar-benar di dalam itu tulus bersama pimpinan serikat pekerja lainnya yang punya pandangan yang sama," pungkasnya.

Diketahui, KSPI resmi memberikan dukungannya kepada Prabowo pada Selasa (1/5) kemarin. Said Iqbal mengatakan, buruh akan setia mengawal kontrak politik yang telah diberikan kepada Prabowo. Tak hanya itu, mereka juga meminta Prabowo untuk memberikan tempat bagi kaum buruh di kabinet Prabowo nantinya.

"Kita akan kawal terus karena ini bukan hanya kontrak politik tapi meminta Prabowo agar kader terbaik kita jadi orang-orang terdekat di dalam kabinet untuk kawal kontrak poltik yang kita lakukan. Entah itu Menaker (Menteri Tenaga Kerja) atau Menko (Perekonomian, -red)," kata Said Iqbal.