Fadli Zon soal Aksi Buka Bersama 212: People Power Itu Bukan Makar

15 Mei 2019 15:02 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat menjadi pembicara pada Seminar Bongkar Karut Marut DPT di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Selasa (26/3). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat menjadi pembicara pada Seminar Bongkar Karut Marut DPT di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Selasa (26/3). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
ADVERTISEMENT
Dewan Pengarah BPN, Fadli Zon, berkomentar terkait aksi Ifthor atau buka puasa bersama pada 21 dan 22 Mei di kantor KPU. Pada tanggal itu juga KPU akan menetapkan pemenangan Pilpres 2019 setelah penghitungan secara manual.
ADVERTISEMENT
Ia menyebut pihaknya tidak bisa mengatur masyarakat terkait aksi tersebut. Sehingga ia menyerahkan aksi itu kepada masyarakat.
"Ya itu terserah kepada rakyat. Terserah pada rakyat dong. Itu kita enggak bisa mengatur," kata Fadli di Gedung DPR Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/5).
Menurut Fadli, masyarakat yang melakukan aksi protes ke jalan itu sah dan konstitusional. Apalagi hal yang ingin diprotes oleh mereka adalah terkait dugaan kecurangan pemilu, bukan makar.
"People power itu bukan makar. People power adalah suatu yang sah dan kontitusional. Kalau ada yang mengatakan people power itu makar, itu bodoh sekali. Orang itu pasti enggak ngerti bahasa Inggris," tuturnya.
"People power itu coba terjemahkan artinya apa. Jadi saya kira jangan membodohi rakyat dan jangan menakut-nakuti rakyat," tegasnya.
ADVERTISEMENT
Wakil Ketua DPR itu menjelaskan aksi masyarakat turun ke jalan dijamin oleh konstitusi. Apalagi mereka memprotes dan memperjuangkan puluhan juta suara, yang menurutnya, dicurangi oleh sejumlah pihak.
"Yang akan memprotes itu suaranya kan puluhan juta juga. Jadi Mahkamah Konstitusi, saya katakan kemungkinan besar BPN tidak akan menempuh jalan," tuturnya.
Fadli pun mencontohkan people power juga pernah terjadi di masa lalu. Seperti pada saat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 hingga aksi Mei 1998.
"Yang namanya proklamasi kemerdekaan aja itu kan people power. Apa namanya kalau bukan people power? Tahun '66 itu people power bukan? Tahun '66 itu ya people power, ya kalau tahun di '98 itu ya people power juga. Jadi semua itu kekuatan rakyat, rakyat yang menentukan," tutupnya.
ADVERTISEMENT