news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Fahri Hamzah Evaluasi Penanganan Dampak Gempa NTB

14 Maret 2019 11:05 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
com-Fahri Hamzah Foto: Dok. DPR RI
zoom-in-whitePerbesar
com-Fahri Hamzah Foto: Dok. DPR RI
ADVERTISEMENT
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mendesak pemerintah untuk segera mencairkan sisa dana bantuan kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB), karena menganggap masyarakat NTB hingga saat ini masih berada dalam situasi darurat. Ia mengingatkan pemerintah untuk memastikan kekurangan alokasi anggaran untuk penanganan bencana di Provinsi NTB, sehingga pembiayaan pembangunan atau perbaikan rumah dapat segera diselesaikan.
ADVERTISEMENT
Hal ini disampaikan politisi dapil NTB tersebut seusai memimpin Rapat Kerja Tim Pengawas dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) NTB terkait Evaluasi Pembiayaan dan Penanganan Dampak Gempa NTB di Ruang Rapat Pansus B, Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta (13/3).
“Rapat pengawasan ini untuk memastikan bahwa bantuan kepada masyarakat kita itu harus terealisasi tepat, karena apapun ini kan situasi darurat. Orang di sana masih banyak yang hidup di tenda belum mendapat bantuan terutama perumahan itu sangat berbahaya karena musim hujan dan sebagainya,” ujar Fahri.
Fahri menginginkan agar pemerintah dapat lebih peduli terhadap permasalahan ini. Terlebih lagi, masalah pembiayaan sudah melampaui target yang dijanjikan pada Desember 2018 lalu. Selain itu, tujuannya mengundang Pemda terkait dikarenakan ia berharap lubang-lubang yang menyebabkan terjadinya keterlambatan dapat ditelusuri serta ditemukan solusinya.
com-Rapat Kerja Tim Pengawas dengan Pemerintah NTB Foto: Dok. DPR RI
“Setelah ini Pemda pulang ke daerah ditanya oleh masyarakat nanti bisa menjawab. Saya kira itulah harapan kita dan kita ingin sekali pemerintah concern terhadap hal ini kan nominalnya juga tidak terlalu banyak, paling banyak kan tadi uangnya cuma 1,4 triliun sisanya itu. Sudahlah suruh cairkan saja. Ini kan kalau ada gempa gini dalam perspektif pembiayaan yang kita sebut ini adalah dukungan sedekah yang tidak perlu terlalu banyak kita bicara prosedur,” tegas Fahri.
ADVERTISEMENT
Fahri juga menyampaikan bahwa Tim Pengawas DPR RI mendesak pemerintah memperbanyak Lembaga Keuangan (Bank) selain BRI dan meminta agar bank tidak menjadi lembaga verifikasi karena hanya akan memperlambat prosedur. “Kalau bank itu langsung saja kalau bisa. Uang yang ditransfer itu jangan lagi ke BRI saja, suruh transfer di NTB itu pakai bank lain. Kan bank BUMN banyak juga supaya dapat mempercepat ini,” tukasnya.
Story ini merupakan bentuk kerja sama dengan DPR RI.