Fahri Hamzah: Keluarga Dijadikan Caleg oleh PKS, Lah Ini Kacau

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. (Foto: Iqbal Firdaus/kumparan)

Wakil Ketua DPR asal Fraksi PKS Fahri Hamzah menegaskan dirinya tidak akan ikut nyaleg di Pemilu 2019 mendatang. Salah satu alasannya karena PKS tidak mengakui keberadaan Fahri. Meski demikian, ia tetap memperhatikan kondisi PKS yang tengah mendaftarkan caleg-calegnya ke KPU.

Dalam pengamatannya, Fahri menemukan banyak pengurus PKS yang memasukkan siapa saja untuk memenuhi kuota pencalegan. Termasuk suami, istri, hingga anak dari kader PKS. Ia menuding pengurus PKS saat ini sedang kalap karena memasukkan anggota keluarga hanya untuk memenuhi kuota pencalegan di setiap daerah pemilihan (dapil).

"Istrinya, suaminya, dan sebagainya (anggota keluarga) itu dimasukin (daftar caleg) karena semuanya dianggap kader. Termasuk juga pencalonan, semua dimasukin," cetus Fahri di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (17/7).

Fahri sangat menyayangkan langkah pengurus PKS itu. Sebab citra PKS yang selama ini dikenal sebagai partai kader kini telah kehilangan karakteristiknya.

"Katanya partai kader, ternyata sudah enggak punya kader," tandasnya.

Ia menduga kalapnya pengurus PKS karena partai tersebut telah kehilangan banyak kader. Hal itu bermula dari kebijakan petinggi PKS yang mensyaratkan agar kadernya yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif menandatangani surat kesiapan mengundurkan diri tanpa tanggal.

Syarat pengunduran diri itu, kata Fahri, merupakan kezaliman pimpinan PKS terhadap kadernya. "Anda boleh jadi pimpinan, tetapi jangan zalim begitu dong," kata Fahri yang mengunggah surat itu di media sosialnya pada 30 Juni 2018.

Fahri Hamzah. (Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan)

Sebelumnya Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf menganggap syarat siap mengundurkan diri itu diambil sebagai upaya mencari kader terbaik yang mau menaati aturan partai.

"Mau cari kader terbaik, kader yang bisa punya kinerja yang tidak memalukan partai. Kader yang taat jalur kebijakan partai. Itu hal-hal yang membuat seseorang dipentingkan atau tidak. Tidak mungkin orang tidak dipentingkan tidak mungkin," kata Al Muzammil di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/7).

Al Muzammil mengatakan, setiap orang memiliki hak untuk memilih partai politik sebagai wadah untuk berpolitik. Untuk itu, jika terdapat beberapa faktor dalam partai yang dirasa tidak cocok, seseorang berhak untuk mendur dari partai tersebut.

"Saya kira pilihan partai itu kan pilihan demokratis, Anda memilih partai a,b,c pilihan Anda, kalau tidak cocok sama partai yang ada pilih Anda tinggal lihat konsistensi partai itu," tukasnya.