Fahri Kritik Polisi Jadi Pj Gubernur: Orang Bisa Curigai Jokowi

Fahri Hamzah terkait status Setya Novanto (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

Wakil Ketua DPR mempertanyakan langkah Kemendagri yang mengusulkan dua perwira tinggi Polri sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara. Fahri menuding bahwa langkah ini merupakan bagian dari konsolidasi politik untuk memenangkan calon tertentu di pilkada.

Fahri mempertanyakan apakah tidak ada pejabat non-TNI/Polri yang memiliki kompetensi untuk menjadi Pj Gubernur Jabar dan Sumut.

"Kalau ada pejabat yang non-TNI/Polri, ya ditunjuk pejabat non-TNI/Polrilah. Masa sih enggak ada sipil yang jago dan yang bisa . Saya kan bisa juga kelihatan lebih tegas dari polisi dan tentara kan?" ujar Fahri di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (26/1).

"Masa di antara jutaan birokrat, enggak ada yang kelihatan punya kemampuan untuk mengendalikan dan mengomando daerah. Ambil saja dari kementerian, pejabat eselon I yang kira-kira memiliki kemampuan manajerial yang bagus," lanjut dia.

Politikus yang sudah dipecat dari PKS ini menilai langkah Kemendagri ini mengganggu. Sebab, seperti ada sebuah konsolidasi yang dilakukan demi kepentingan paslon tertentu di pilkada.

"Kita melihat kayak ada konsolidasi gitu kan. Restrukturisasi di TNI yang begitu cepat kemudian banyak calon yang berasal dari TNI dan Polri," ujarnya.

Ia menilai seharusnya, menjelang pilkada, pemerintah memberikan ketenangan kepada rakyat, bukan memicu kegaduhan. Fahri menduga jika hal ini terus dibiarkan maka rakyat akan terus menaruh kecurigaan kepada pemerintah.

Presiden Jokowi bagikan sertifikat tanah (Foto: Dok. Biro Pers Setpres/Laily Rachev)

Kekhawatiran ini beralasan, sebab, lanjut Fahri, rakyat punya banyak alasan untuk curiga. Oleh sebab itu, Fahri menyarankan agar pemerintah mengurungkan usulan ini.

"Sekarang kan Pak Jokowi dicurigai, jadi ini muaranya itu konsolidasi Pak Jokowi. Orang curiga itu. Kita sulit membiarkan Pak Jokowi melakukan konsolidasi tapi caranya adalah melanggar baik aturan atau apa yang dia sudah commit dari awal," tuturnya.

Fahri juga menyarankan pemerintah untuk menggagalkan rencana ini sebab dari sisi aturan juga tidak jelas. Lagipula, ia menilai, masih banyak calon Pj gubenur yang lebih kompeten, yaitu para pejabat eselon I di kementerian.