Fahri: Tudingan SBY Aparat Tak Netral di Pilkada Harus Dijawab Jokowi

Fahri Hamzah. (Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan)

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menuding BIN, TNI, dan Polri tidak netral di pilkada. Menurut Fahri, tudingan tersebut adalah peringatan yang harus dijawab Presiden Joko Widodo.

“Nah warning ini, ya harusnya secara etika Pak Jokowi yang harus menanggapi. Jangan tidak ditanggapi. Kayak yang ngomong itu orang enggak jelas. Kalau mantan presiden ngomong enggak ditanggepin, bagaimana kalau rakyat biasa yang ngomong,” ucap Fahri di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/6).

Presiden Jokowi kunjungan kerja ke Bali. (Foto: Dok. Biro Pers Setpres)

Fahri mengatakan, tidak etis apabila Jokowi tidak menanggapi pernyataan SBY tersebut. Sebab, kata Fahri, pernyataan SBY sangat penting, karena terkait keamanan bangsa di Pilkada Serentak 2018.

“Jadi itu nanti kayak sampah berseliweran, kaya twit-twit dan berita-berita dari anonim. Padahal yang ngomong ini kan mantan presiden. Secara etis harus dijawab, enggak etis kalau enggak ditanggapi Pak Jokowi. Ini penting dan menjawab semua kecurigaan,” tambahnya.

SBY resmikan Pasar Murah Demokrat di DPP Demokrat (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

“Yang ngomong ini Pak SBY, bukan orang sembarangan. Dia pernah memimpin lembaga-lembaga (BIN, TNI, Polri) itu 10 tahun. Jadi dia tahu titik-titik lemah dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi itu. Maka dia memberi warning,” kata Fahri.

Fahri menjelaskan, tidak seharusnya pejabat BIN, TNI, dan Polri mengurusi masalah politik. BIN, TNI, dan Polri adalah abdi negara.

“Sekali lagi tampak netral. Karena itu berhati-hati bersikap, berkoordinasi, bekerja. Sebab, beda antara bekerja untuk partai, untuk kandidat, dengan bekerja untuk negara. Pejabat yang sipil atau militer itu adalah abdi negara. Bukan untuk partai politik,” tutup Fahri.