Fokus Pilkada 2020, PPP Tak Akan Percepat Muktamar

Konferensi hasil Mukernas IV PPP diSerang, Banten, Sabtu (20/7). Foto: Rafyq Panjaitan/kumparan

PPP menggelar musyawarah kerja nasional (Mukernas) ke-IV selama dua hari di Serang, Banten. Dalam Mukernas itu, salah satu yang dibahas adalah pelaksanaan muktamar PPP.

Ketua DPP Bidang Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (OKK), Qoyyum Abdul Jabbar, mengungkapkan pelaksanaan muktamar atau rapat lima tahunan itu akan diserahkan sepenuhnya dalam rapat DPP PPP.

"Bismillahirrahmanirrahim. Rekomendasi Mukernas IV PPP, (untuk) internal: Satu, penjadwalan pelaksanaan muktamar ke-IX diserahkan sepenuhnya kepada DPP, dengan mempertimbangkan asas manfaat dan mudharat," kata Qoyyum saat membacakan hasil mukernas di Hotel Le Dian, Serang, Banten, Sabtu (20/9)

Sementara itu, Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa menuturkan, saat ini pelaksanaan muktamar masih sesuai dengan jadwal awal yakni 2021.

"Sebagai Plt saya hanya melanjutkan sampai kepengurusan (hingga) tahun 2021. Muktamar dipercepat ada dua: pertama luar biasa atau tidak luar biasa. Kalau muktamar dipercepat, itu bisa membuat kalender muktamar itu mundur," jelasnya.

Konferensi hasil Mukernas IV PPP diSerang, Banten, Sabtu (20/7). Foto: Rafyq Panjaitan/kumparan

Ia menjelaskan, alasan muktamar tidak dipercepat salah satunya karena momen pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih yakni Jokowi-Ma'ruf Amin, serta menyambut Pilkada 2020.

Suharso mengatakan, PPP tak ingin mengganggu hajatan politik nasional, sehingga pelaksanaan muktamar sesuai dengan kalender partai digelar 2021.

"Isu yang seksi itu sudah dijawab dan diserahkan kepada DPP, kapan itu dilakukan. Pertama kami akan mempertimbangkan Pilkada 2020. Kalau kami lakukan di 2019 itu ada muswil, kami tidak mau tergantung. Kalau 2020 ada pilkada, mungkin setelah pelantikan bupati wali kota," ungkap Suharso.

Berikut hasil lengkap Mukernas ke-IV PPP:

Rekomendasi mukernas IV PPP, internal:

Satu, penjadwalan pelaksanaan muktamar ke-9 diserahkan sepenuhnya kepada DPP, dengan mempertimbangkan asas manfaat dan mudharat.

Dua, melaksanakan keputusan DPP terkait kompensasi dan kontribusi bagi caleg di setiap tingkatan.

Tiga, melakukan evaluasi dan restrukturisasi kepengurusan partai di semua tingkatan berdasarkan kebutuhan organisasi yang efektif dan efisien dalam rangka persiapan verifikasi parpol menghadapi Pemilu 2024.

Empat, melakukan konsolidasi kaderisasi dan konsolidasi secara sistematis untuk meneguhkan PPP sebagai partai kader.

Lima, memulihkan kembali jabatan ketua dan atau sekretaris DPW yang diberhentikan untuk menjaga kondusivitas dan kekompakan jajaran partai.

Eksternal:

Satu, mengawal pemerintahan Jokowi-Ma'ruf amin dan memperjuangkan program pemerintahan yang sesuai dengan aspirasi umat Islam dan kemajuan bangsa

Dua, mendorong pemerintah mengurangi pengangguran terbuka dan pengentasan kemiskinan

Tiga, mendorong pemerintah mengimbangi pembangunan infrastruktur dengan peningkatan kualitas SDM untuk meningkatkan daya saing menghadapi revolusi industri 4.0

Empat, perbaikan sistem pemilu di Indonesia dengan memisahkan pelaksanaan pileg dan pilpres. Penerapan sistem tertutup dalam penentuan caleg terpilih, perubahan metode penghitungan kursi dari Sainte Lague menjadi Kuota Hare.

Lima, mengawal produk legislasi bernafaskan Islam di Indonesia, seperti RUU minuman alkohol, RUU pendidikan keagamaan dan pondok pesantren, serta RUU lainnya.

Enam, penguatan lembaga pondok pesantren, pendidikan diniyah, dan pendidikan madrasah, penguatan program ekonomi keumatan, serta pemberdayaan kaum santri.

Serang, 19 Juli 2019.