Formappi: Kalau Gerindra ke Pemerintah, DPR Hanya Jadi Lembaga Stempel

Prabowo dan Jokowi bertemu di ruang Jepara, Istana Merdeka, Jakarta. Foto: Dok. Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengkhawatirkan fungsi parlemen pada DPR periode 2019-2024. Terlebih, jika Partai Gerindra bergabung dengan koalisi pemerintah.

Mereka menilai DPR bakal tak kritis terhadap pemerintah. Direktur Eksekutif Formappi, Made Leo Wiratma, menilai DPR akan seperti orde baru lantaran jumlah partai di luar pemerintah sangat minim.

"Saya sangat khawatir kalau sudah demikian daya kritis mereka akan berkurang, karena semuanya sudah dibicarakan. Kembali saya khawatir akan kembali ke zaman orde baru, di mana DPR hanya jadi lembaga stempel yang memberi cap apa yang dimaui oleh Presiden," kata Leo dalam diskusi 'Wajah Baru DPR: Antara Perppu dan Amandemen GBHN' di kantor Formappi, Jakarta Timur, Senin (14/10).

Ia berharap kabar Gerindra bergabung dengan pemerintah tidak menjadi kenyataan. Apalagi, ia menilai partai yang diketuai Prabowo Subianto itu akan mendapatkan kerugian besar apabila memutuskan berada di dalam pemerintah.

"Kalau Gerindra mau masuk ke pemerintahan, itu akan merupakan kerugian besar buat Gerindra, karena mereka sudah berjuang menjadi rivalitas kalau akan menjadi oposisi. Ini besar juga sekali harapan rakyat menjadi penyuara rakyat agar pemerintah tidak semena-mena," kata dia.

Leo melihat, untuk lima tahun ke depan, DPR tidak akan menjadi lembaga yang mengkritisi dan mengawal kebijakan pemerintah.

"Bahwa gambaran secara utuh lembaga DPR kita ini belum kelihatan untuk sebagai lembaga menghadapi kebijakan baru pemerintah, yang mestinya menjadi lawan kritis dan mencarikan solusi dalam kebijakan," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, peneliti Formappi Lucius Karus menilai masyarakat tidak bisa berharap banyak terhadap DPR periode saat ini. Menurutnya, sistem oligarki kini sangat mendominasi tatanan parlemen.

"Dari semua ini sejak awal tidak ada harapan optimistis pada DPR. Oligarki kelihatan masih sangat kuat mendominasi wajah parlemen. Independensi anggota juga tidak mungkin akan leluasa ditunjukkan di tengah dominasi partai," kata Lucius.

"Kalau ada yang cerewet, itu pasti juga perintah partai. Jadi jangan percaya orang itu punya mimpi," tambahnya.

Sebelumnya, Ketum Prabowo Subianto telah bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta. Usai pertemuan, Prabowo menjelaskan soal substansi pertemuan yang dibahas keduanya.

"Kita bicara banyak, masalah ekonomi, masalah kondisi politik, keamanan, pertahanan. Kita bicara ibu kota di mana saya mendukung gagasan ibu kota," ujar Prabowo di Istana Merdeka, Jumat (11/10).

Selain itu, Jokowi dan Prabowo juga membahas soal kemungkinan masuknya Gerindra ke koalisi Jokowi. Jokowi mengatakan, pembahasan soal koalisi memang belum final. Tapi, Prabowo menyebut Gerindra siap untuk membantu pemerintahan Jokowi jilid II jika dibutuhkan.

"Saya sampaikan, jika diperlukan, kami siap. Kami akan berikan gagasan optimistis, kami yakin Indonesia bisa bangkit cepat," ujar Prabowo.