Formappi Sebut Ada Strategi Licik dalam Pengesahan Revisi UU MD3

Lucius Karus (Foto: Facebook/ Lucius Karus II)

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengkritisi proses pembahasan revisi UU MD3. Dalam proses pembahasan tersebut, DPR dinilai tidak melibatkan partisipasi publik.

"Partisipasi publik dalam pembahasan revisi UU MD3 ini sama sekali tidak terlihat. Kami melihat ada strategi licik dari DPR dalam pengesahan ini," kata Anggota Formappi Lucius Karus dalam diskusi bertajuk 'Benarkah DPR Tidak Mau Dikritik?' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (17/2).

Lucius mempertanyakan proses pembahasan revisi UU MD3 selama dua tahun, yang hanya membahas mengenai pembagian kursi pimpinan DPR, DPD, dan MPR. Namun, tak pernah menyingguh masalah pasal-pasal lain yang saat ini menjadi polemik.

"Hampir dua tahun revisi undang-undang ini. Selalu dibicarakan tetapi fokusnya soal bagi-bagi kursi. Tidak disinggung soal isu lain. (Pasal-pasal) ini baru muncul seminggu sebelum disahkan di paripurna," ujarnya.

Sidang paripurna penutupan sidang. (Foto: Fahrian Saleh/kumparan)

Lucius menilai, pembahasan revisi UU MD3 dianggap tak menampilkan adanya keterwakilan rakyat. "Harus diakui ada kelemahan DPR dalam melakukan pembahasan ini," imbuh Lucius.

Meskipun dalam sidang paripurna, Fraksi Nasdem dan PPP memutuskan untuk walk out karena tak menyepakati revisi UU MD3, menurut Lucius, kedua fraksi tersebut tetap memiliki tanggung jawab moral terhadap kebijakan tersebut. Sebab, pembahasan tersebut melibatkan kedua fraksi tersebut.

Aksi walk out Fraksi Nasdem dipimpin oleh Wakil Ketua Fraksi Nasdem, Johnny G Plate, saat sidang paripurna, Senin (12/2). Aksi ini diikuti oleh Fraksi PPP yang juga menolak pengesahan revisi UU MD3. Dipimpin Ketua Fraksi Reny Marlinawati, PPP walk out karena keinginan mereka untuk menunda pengesahan revisi UU MD3 tak dikabulkan.