Gagasan Capim KPK Giri Suprapdiono: Membangun Politik Antikorupsi

Capim KPK, Giri Suprapdiono. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Giri Suprapdiono termasuk dalam 40 Capim KPK yang melaksanakan seleksi profile assessment. Dalam seleksi tersebut, salah satu yang diuji adalah makalah dan presentasi.

Membangun politik antikorupsi menjadi gagasan Giri yang dituangkan dalam tes tersebut. Sebab, dari 38 persen kasus yang ditangani KPK diduga melibatkan orang politik. Sehingga ia menawarkan konsep politik rasional.

"Caranya dengan tiga, menurunkan biaya politik. Kedua, kontribusi negara pada pendanaan parpol. Ketiga, adalah meningkatkan insentif," kata Giri di Gedung Lemhanas, Jumat (9/8).

Capim KPK, Giri Suprapdiono. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

"Jadi gaji-gaji pejabat politik itu, bupati, gubernur, wali kota, Presiden, menteri itu enggak rasional, jadi ini harus kita sesuaikan," sambung dia.

Giri menyebut, ketika politik lebih rasional, bisa mengatrol politik yang berintegritas. Hal ini juga berdampak pada birokrasi yang lebih baik. Ia optimistis politik antikorupsi ini bisa diterapkan.

Giri mencontohkan bentuk gaji pejabat politik yang tak rasional. Menurut dia, ada ketimpangan gaji yang sangat besar.

"Gaji pejabat itu harus jauh lebih dinaikan. Jadi contoh sederhananya, gaji kepala SKK migas itu kan ratusan juta rupiah itu, dia anak buahnya menteri SDM yang bergaji sekitar Rp 16,9 juta. Enggak rasional," ungkap dia.

"Atau misalkan kita lihat Presiden gajinya Rp 69 juta. Sementara dirut BUMN itu Rp 300 juta per bulan. Menurut saya enggak rasional juga," imbuhnya.

Ia menilai tidak masalah gaji besar, tapi dibarengi dengan integritas dan akuntabilitas yang jelas.

"Meskipun tidak semuanya pejabat politik urusan gaji. Ada pengabdian, aktualisasi dalam demokrasi. Tetapi yang pejabat tinggi, selain rasionalkan pendapatan mereka. Harus kita bangun personal leadership," ujarnya.

Selain itu, Giri juga memiliki enam gagasan lain. Beberapa di antaranya seperti reformasi birokrasi penegak hukum, dan meningkatkan pendidikan antikorupsi dalam bingkai revolusi mental antikorupsi.