Ganjar Terapkan Kurikulum Antikorupsi di 367 Sekolah, Akan Dikawal KPK

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat memantau posko aduan di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah, Senin (1/7). Foto: Afiati Tsalitsati/kumparan

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk menerapkan sekolah berbasis kurikulum antikorupsi. Sebanyak 23 SMA dan SMK di Jawa Tengah diuji coba dan dijadikan sekolah percontohan.

"Kita ada 23 sekolah pilot projects sekolah berintegritas. Terus berkembang 367 sekolah yang mendaftar secara sukarela. Dari 367 itu, 160 di antaranya SMA Negeri," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Jumeri, Rabu (31/7/2019).

Sekolah berbasis kurikulum antikorupsi tersebut bakal mendapat pengawalan khusus dari KPK. Dinas Pendidikan kabupaten/kota se Jawa Tengah juga berencana menerapkan kurikulum ini di jenjang SD dan SMP.

"Ini sudah ada buku-buku pelajaran yang diintegrasikan dengan pendidikan antikorupsi oleh KPK. Kita akan pelajari dan diterapkan di sekolah," kata Jumeri.

Saat ini, KPK bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng telah mengumpulkan kepala Dinas Pendidikan kabupaten/kota se-Jateng pada Rabu (31/7). Ke-23 sekolah percontohan itu nantinya akan memaparkan kurikulum tersebut secara berkala.

"Targetnya 367 sekolah itu bakal mulai menerapkan kurikulum pendidikan antikorupsi di mapel (mata pelajaran) pada akhir Agustus mendatang," tuturnya.

Kurikulum antikorupsi yang akan disisipkan di antaranya tak ada lagi biaya sekolah di luar prosedur, menyisipkan materi antikorupsi di setiap mata pelajaran, membuat slogan-slogan antikorupsi, hingga merevisi peraturan yang membuka peluang untuk korupsi.

Anak SMA. Foto: Antara/M. Agung Rajasa

"Guru-guru yang sudah menyusun silabus atau perencanaan pengajaran antikorupsi yang dimasukkan ke Mapel akan menyampaikan itu. Teman-teman nanti mengembangkan draft dari KPK," kata Jumeri.

Fungsional Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) Kedeputian Pencegahan KPK, Anissa Rahmadhany, mengatakan, KPK telah menyiapkan draft sebagai acuan penerapan pendidikan antikorupsi bagi siswa di setiap mata pelajaran.

"Kita sedang mengerjakan proses implementasi karena masih butuh sinergi. Misalnya di PKN, di pendidikan karakter akan dimasukkan di pendidikan ekstrakurikuler. Kemudian kita melakukan sosialisasi lewat media-media kekinian lewat film pendek misalnya," katanya.

Sementara secara kelembagaan sekolah, KPK juga telah menyiapkan draft panduan agar pejabat sekolah tidak terjebak dalam tindak korupsi seperti pungutan liar.

"Namun yang tidak kalah penting kami juga menyiapkan materi-materi tindak koruptif di keseharian. Parkir sembarang tempat, melanggar lalu lintas, membuang sampah sembarangan," sambung Anissa.

Selain sekolah, gerakan pencegahan korupsi juga akan dikembangkan di tataran universitas. Selasa (29/7) lalu, Ganjar mengukuhkan 30 agen antikorupsi dari kalangan mahasiswa. Ketiga puluh agen tersebut telah mengenyam pelatihan selama dua hari bersama KPK di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga.

"Ini menarik karena yang melakukan mahasiswa. Di era yang milenial ini merekalah yang akan memenuhi di ruang medsos yang saya yakin akan menular pada sikap. Kampus lain mesti gerakan ini. Saya rasa KPK punya program banyak," kata Ganjar.