Pencarian populer

Gara-gara Sistem Zonasi, Anak Ridwan Kamil Gagal Masuk SMP Favorit

Ridwan Kamil kunjungi Situ Rawa Kalong. (Foto: ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)
Dampak penerapan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ternyata juga dialami oleh anak pemenang Pemilihan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dalam akun Instagramnya, Emil-sapaan Ridwan Kamil- bercerita tentang anak perempuannya, Zara, yang gagal masuk SMP Negeri yang diincar karena adanya sistem ini.
ADVERTISEMENT
"Zara, anak perempuan saya, NEMnya bagus dan mendaftar di SMPN 2 Bandung. Namun tidak diterima karena tergeser oleh kuota zonasi PPDB Kota Bandung versi awal, sebelum yang sekarang," tulis Emil, Rabu (11/7).
Saat mengetahui bahwa dirinya gagal lolos, Zara, tulis Emil, menangis dan bertanya-tanya. Emil pun sebagai ayahnya pun ikut patah hati dengan kondisi tersebut.
Namun, setelah Emil menjelaskan dengan perlahan terkait aturan yang berlaku, Zara mulai paham. Sebenaranya Emil bisa saja mengakali peraturan dengan jabatan yang ia pegang, namun tidak Emil lakukan.
"Banyak pihak tanya "Anda kan wali kota, Anda kan punya kuasa atuh, bisa kali nyelipin buat anaknya sendiri. Masa tega sih ama anaknya sendiri?!". Saya telan percakapan itu. Saya diskusikan panjang dengan Bu Cinta. Dan kami pun sepakat kami taati aturan aja walau pahit. Apa jadinya jika saya ikutan melanggar aturan diam-diam. Nilai hidup apa yang akan menempel seumur hidupnya Zara, jika ia kami paksa masuk dengan cara yang tidak baik. Maka pastilah ia akan meyakini bahwa berbohong itu boleh, demi sebuah tujuan," tulis Emil.
ADVERTISEMENT
Pada akhirnya, Zara menyesuaikan diri dengan keadaan. Ia akhirnya mencari SMP Swasta untuk meneruskan pendidikan. Hal tersebut dilakukan agar segala sesuatunya berjalan sesuai dengan aturan.
"Kesuksesan tidak selalu harus dengan bersekolah di negeri. Kesuksesan datang dari bagaimana kita berdamai dengan takdir menyiasatinya dengan ikhtiar dan doa," tutup Emil.
Sistem zonasi sendiri masih mendapat kritik dari berbagai pihak. Seperti dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menilai sistem zonasi PPDB ini masih memiliki banyak celah karena tak memiliki standar nasional. Selain itu, sistem masih diragukan mengingat masih adanya ketimpangan jumlah sekolah negeri di suatu wilayah yang tak sejalan dengan sistem zonasi.
“Hal itu menyebabkan banyak anak kehilangan hak untuk bersekolah di sekolah negeri, bisa jadi bahkan tidak ada sekolah negeri di dekat rumah anak-anak tersebut, beberapa kasus ditemui di Bogor, Bandung, Bali, dan Gresik,” kata Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti di KPAI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/7).
ADVERTISEMENT
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan
Tentang kumparan · Bantuan · Ketentuan dan Kebijakan Privasi · Panduan Komunitas · Pedoman Media Siber · Iklan · Karir
2019 © PT Dynamo Media Network
Version: 1.1.86