Gerindra: Hashim Siap Beri Lahan di Penajam Jika Diminta Negara

27 Agustus 2019 15:13 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Hashim Djojohadikusumo. Foto: AFP
zoom-in-whitePerbesar
Hashim Djojohadikusumo. Foto: AFP
ADVERTISEMENT
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, memiliki lahan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Wilayah itu akan menjadi ibu kota baru Indonesia bersama Kutai Kertanegara (Kukar).
ADVERTISEMENT
Anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra, Andre Rosiade, mengaku Hashim siap menyerahkan lahannya jika diperlukan untuk kepentingan perpindahan ibu kota baru.
"Kalau memang negara membutuhkan, seperti yang disampaikan Pak Prabowo termasuk juga Pak Hashim, kalau memang ada lokasi yang terpakai dia akan serahkan untuk negara," kata Andre kepada wartawan, Selasa (27/8).
Namun, menurut Andre, berdasarkan pernyataan Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor, lahan yang tersedia untuk ibu kota baru adalah aset negara. Merujuk pada pernyataan itu, Andre menilai, lahan milik Hashim di Penajam Paser Utara tidak termasuk dari lahan yang diperuntukkan bagi ibu kota baru.
"Setahu saya sebagaimana informasi dari Gubernur Kaltim, itu lokasi itu 180 ribu hektare tanah itu sudah dikuasai pemerintah. Mungkin saja lokasi lahan pemerintah itu berdekatan dengan punya Pak Hashim, mungkin," ujar Andre.
ADVERTISEMENT
Andre juga menampik pihak tertentu yang dengan sengaja menggiring opini bahwa perpindahan ibu kota ke Kaltim ini menguntungkan keluarga Prabowo dan Djojohadikusumo.
"Yang jelas itu lahan yang di Penajam Paser Utara dari dulu punya Pak Hashim. Tapi kita enggak tahu kalau ada penggiringan opini dari orang-orang OPEC seakan-akan Pak Prabowo yang dapat untung," jelas Andre.
Andre juga menegaskan, terkait kepastian apakah lahan milik Hashim akan terdampak dari kawasan ibu kota baru, sebaiknya ditanyakan kepada pemerintah. Apabila terdampak, Andre meyakini Prabowo dan Hashim akan menyerahkan lahan itu kepada pemerintah demi kepentingan negara.
"Kalau soal koordinat, tanyakan kepada pemerintah, jangan tanyakan ke kami. Karena itu kebijakan pemerintah, 'kan pemindahan ibu kota dan kami akan mendukung hal itu, tapi lokasi pemerintah yang menentukan," tuturnya.
ADVERTISEMENT
"Kalau ada lokasi yang bersinggung dan dibutuhkan seperti yang disampaikan Pak Prabowo dalam kampanye terbuka bahwa beliau akan menyerahkan sepenuhnya," tutup Andre.