Gerindra: Jika Terbukti Polisi Tembak Mahasiswa Kendari, Harus Dipecat

Muhammad Syafi'i. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Anggota Fraksi Gerindra DPR RI Muhammad Syafi'i atau yang akrab disapa Romo Syafi'i mengaku prihatin dengan sikap represif aparat kepolisian dalam menangani aksi demonstrasi. Rasa prihatin juga ia sampaikan atas penembakan mahasiswa di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Anggota Komisi III DPR RI ini menilai, jika yang melakukan penembakan mahasiswa di Kendari adalah polisi, maka personel tersebut jelas harus dipecat.

"Untuk penembakan itu ada SOP-nya, tembakan peringatan, untuk membuat mereka tak melakukan tindakan anarkistis. Bila tanpa tembakan peringatan, lalu tiba-tiba menembak, polisi itu harus dipecat. Kapolri bertindak tegas untuk meredakan emosi masyarakat terhadap yang melanggar UU itu," kata Romo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (27/9)

Selain itu, Romo khawatir dengan sikap kepolisian yang akhir-akhir ini terbilang represif. Bahkan, lanjut dia, sikap represif ini sudah tercermin sejak aksi 21-22 Mei lalu di depan Bawaslu.

"Itu juga korban cukup banyak, kemudian hari ini penolakan perundang-undangan korban juga ada. Ini sikap yang harus dievaluasi oleh pemerintah kita, karena ini sudah abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan)," ujarnya.

Lebih jauh, Politikus Gerindra itu berpandangan, dengan tindakan represif aparat itu, negara Indonesia telah bergeser dari negara hukum menjadi negara kekuasaan. Sehingga, dia meminta Presiden Jokowi segera melakukan evaluasi.

"Saya sudah lama mengatakan Indonesia sedang bergeser dari negara hukum ke negara kekuasaan. Dan itu sudah berlangsung cukup lama, dan ini memang harus dievaluasi," tandasnya.

Duka mendalam datang dari aksi mahasiswa Universitas Halu Oleo, Kendari. Dua mahasiswa tewas saat aksi demonstrasi Kamis (26/9), keduanya diduga tertembak dengan peluru tajam.