Gerindra Kultwit: Indonesia Darurat Utang di Bawah Jokowi-JK

Prabowo saat berkampanye untuk Anies-Sandi. (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)

DPP Partai Gerindra mengkritik meningkatnya nilai utang Indonesia di bawah pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Selama sekitar 2,5 tahun pemerintahan berjalan, utang Indonesia bertambah 1.062 triliun.

Kritik itu disampaikan dalam kuliah twitter (kultwit) melalui akun @Gerindra. Dalam cuitan pertamanya, Gerindra menyebut Indonesia dikenal sebagai negara berkembang ketiga di dunia yang membangun perekonomian, namun utang demi hutang menjadi agenda rutin tahunan.

"Jumlah utang pemerintah di akhir tahun 2014 adalah Rp 2.604,93 triliun, dan naik hingga akhir April 2017 menjadi Rp 3.667,41 triliun. Selama kurang lebih 2,5 tahun pemerintahan Jokowi berjalan, jumlah utang pemerintah Indonesia bertambah Rp 1.062 triliun," cuit Gerindra.

Gerindra menggunakan istilah utang ribawi, yang dianggap semakin menumpuk. Bahkan tidak mampu untuk dilunasi. Jangan kan dilunasi, untuk membayar bunganya saja kesulitan. Dengan utang memuncak, tetapi fakta di masyarakat ternyata jauh dari harapan.

"Rakyat semakin miskin, pengangguran produktif membanyak, kesenjangan ekonomi serta ketimpangan berjarak jauh. Beberapa hari lalu listrik naik, subsidi kereta ekonomi juga sempat naik, harga barang-barang menaik khususnya menjelang bulan ramadhan," bebernya..

Begitu juga fasilitas pelayaan publik berupa pendidikan juga masih mahal, angka putus sekolah tinggi, kesehatan masih terasa mahal, BPJS kesehatan telah menimbulkan masalah baru, keamanan justru sulit didapatkan yang ada hanya ketidakadilan dan kegaduhan negara.

"Sandang pangan papan begitu sulit didapatkan oleh kalangan miskin serta menengah," lanjutnya.

Padahal, kata Gerindra, Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah ruah, memiliki tambang emas terbaik didunia, cadangan minyak, gas, perak, tembaga serta batu bara melimpah, sumber daya hayati dilautan melimpah, kesuburan tanah, flora dan fauna.

"Ironi di negeri yang memiliki kekayaan alam melimpah ruah, namun gagal dalam mengelola, sehingga rakyat jauh dari kesejahteraan," cuitnya.

Dalam perspektif sistem ekonomi liberal, utang dan pajak menjadi sumber andalan utama pembangunan ekonomi, maka menjadi wajar jika hutang demi hutang menjadi tonggak utama dalam pembangunan ekonomi di negara-negara yang menganut ekonomi liberal.

"Utang ini tentu tidak gratis, ada kepentingan tertentu di baliknya. Menguatkan cengkraman asing dalam pengelolaan SDA di negara tersebut," tuding Gerindra.

"Politik saling sandera berjalan mulus dengan strategi ini. Inilah strategi negara kapitalis menjebak negara berkembang seperti Indonesia," lanjutnya.

Yaitu dengan mengeksploitasi sumber daya alam sebagai agenda utama, lalu menjadikan negera berkembang menjadi target pasar.

Dalam perspektif Islam, bukan utang apalagi pajak yang menjadi sumber APBN, tapi hasil dari sumber daya alam yang sejatinya milik rakyat untuk dikelola negara dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat.

"Hal inilah yang membedakan dengan perspektif ekonomi liberal, di mana kekayaan alam malah justru dijual kepada asing maupun aseng," tutup Gerindra.

Sementara, pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani, mengakui jumlah utang pemerintah meningkat. Namun dia memastikan bahwa utang tersebut digunakan untuk kegiatan produktif seperti pembangunan infrastruktur.