news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Gerindra: Pemerintah Kebakaran Jenggot Hadapi #2019GantiPresiden

12 September 2018 13:15 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Diskusi Polemik Tagar: #2019GantiPresiden vs #2019TetapJokowi (Foto: Ricad Saka/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Diskusi Polemik Tagar: #2019GantiPresiden vs #2019TetapJokowi (Foto: Ricad Saka/kumparan)
ADVERTISEMENT
Gerakan #2019GantiPresiden yang digagas oleh pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno semakin gencar dalam beberapa bulan terakhir di berbagai daerah. Namun tak sedikit juga deklarasi #2019GantiPresiden tak mendapat izin dari kepolisian karena alasan keamanan.
ADVERTISEMENT
Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan, pemerintah dan kepolisian kebakaran jenggot melihat adanya respons positif dari masyarakat atas fenomena gerakan tagar #2019GantiPresiden.
“Sebenarnya tagar #2019GantiPresiden maupun tagar #2019TetapJokowi itu hal yang biasa saja. Itu bagian bunga-bunga demokrasi dan tidak perlu pemerintah, BIN, polisi kebakaran jenggot. Ini bagian dari demokrasi,” kata Andre dalam diskusi bertajuk polemik tagar: #2019GantiPresiden vs #2019TetapJokowi di Resto Tjikini Lima, Jakarta Pusat, Rabu (12/9).
Di sisi lain, Andre menyebut masyarakat sudah tahu bahwa KPU dan Bawaslu menilai gerakan #2019GantiPresiden bukan kampanye di luar jadwal. Andre melihat indikasi pelarangan oleh aparat kepolisian sebagai wujud ketakutan pemerintah dan ketidaksiapan untuk berdemokrasi.
“Tagar #2019GantiPresiden ini mendapat respons positif dari masyarakat. Lebih laku tagar ini dibanding tagar #JokowiDuaPeriode, sehingga yang katanya surveinya tinggi, sudah pasti menang, itu panik ternyata tagar ini direspon baik. Sehingga mulai adanya persekusi, mulai(nya) di Batam,” jelasnya.
ADVERTISEMENT
"Jadi sebenarnya permasalahan ini karena tidak siap berdemokrasi, tidak siap kalah, semua cara dilakukan. Aksi persekusi dan premanisme dilakukan. Ada indikasi aparat ikut bermain,” lanjut Andre.
Maka dari itu, Andre meminta agar pemerintah bisa memberikan ruang perbedaan antara pilihan politik di tengah masyarakat. Menurutnya, perbedaan pilihan politik itu bagian dari demokrasi.
“Sebenarnya ini soal kemampuan kita menerima perbedaan saja. Mari kita menganggap perbedaan ini sebagai bunga demokrasi, dinamika demokrasi. Mari kita mencari simpati rakyat, tidak perlu saling persekusi, saling cegat, tindakan diskriminasi. aparat juga tidak perlu jadi wasit pemilu,” tutupnya.