Gerindra: Prabowo Gelontorkan Rp 70 M Menangkan Jokowi di Pilgub DKI
ADVERTISEMENT
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo menyebut, biaya pemenangan Jokowi pada Pilgub DKI Jakarta 2012 dibiayai dari pengelolaan lahan hak guna usaha (HGU) yang dimiliki Prabowo Subianto.
ADVERTISEMENT
Hal itu dibenarkan oleh Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade. Dia mengatakan, Prabowo menggelontorkan dana mencapai Rp 70 miliar untuk memenangkan Jokowi di Pilgub DKI Jakarta 2012.
Biaya tersebut, kata Andre, didapat dari hasil pengelolaan lahan HGU yang dimiliki Prabowo di Aceh Tengah dan Kalimantan Timur.
"Seingat saya, Pak Prabowo mengeluarkan uang sebesar Rp 70 miliar buat pemenangan Pak Jokowi saat itu. Uang itu dari hasil keuntungan HGU dan swadana kader-kader Gerindra” kata Andre kepada kumparan, Rabu (20/2).
Menurut Andre, Prabowo juga melakukan lobi-lobi politik kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sebab, ketika itu Mega enggan memasangkan Jokowi dengan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok. PDIP --partai pengusung Jokowi-- berkoalisi dengan Partai Gerindra di Pilgub DKI Jakarta 2012.
ADVERTISEMENT
“Bu Mega tadinya mau memasangkan Pak Jokowi dengan Foke (Fauzi Bowo). Tapi Pak Prabowo mondar-mandir menemui Bu Mega dan akhirnya Bu Mega mau memasangkan Jokowi dengan Ahok yang saat itu masih kader Gerindra,” ungkap Andre.
Selain itu, Andre menyesali sikap Jokowi yang saat debat capres menyerang Prabowo terkait lahan HGU yang dimiliki Ketum Gerindra itu. Padahal, logistik untuk pemenangan Jokowi di Pilgub DKI Jakarta tahun 2012 tak lain dari hasil pengelolaan lahan tersebut.
“Ya kami sayangkan kenapa Pak Jokowi singgung masalah yang lahan HGU. Pak Jokowi seperti kacang lupa kulitnya,” tutup Andre.
Namun, tudingan biaya kampanye Jokowi - Ahok di Pilgub DKI Jakarta 2 dari hasil pengelolaan lahan milik Prabowo dibantah oleh Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno. Hendrawan menyayangkan sikap tim Prabowo yang justru mengungkit-ungkit masalah di masa lalu itu.
ADVERTISEMENT
"Ini jelas mengada-ada, membuat pernyataan asosiatif dengan tujuan menangkis sekaligus memukul balik," kata Hendrawan saat dikonfirmasi, Rabu (20/2)
"Bagi kita yang penting apakah penguasaan itu faktual atau tidak. Soal untung rugi biar akuntan dan petugas pajak yang menghitungnya," imbuhnya.