GNPF-U: Kalau Reuni 212 Tak Boleh, Tak Perlu Ada Reuni di Universitas
PerbesarADVERTISEMENT
Reuni 212 rencananya digelar di Monas, 2 Desember mendatang. Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Yusuf Muhammad Martak mengaku heran apabila aksi reuni tersebut tidak diperbolehkan.
ADVERTISEMENT
Ia mengatakan, apabila Reuni 212 dianggap bertentangan dengan konstitusi maka tidak perlu ada lagi pelaksanaan reuni-reuni lainnya termasuk di universitas atau perguruan tinggi.
"Kalau masalah reuni 212 kalau memang tak sesuai konstitusi dan UU tidak dibenarkan, tidak perlu ada reuni di semua apakah di universitas, organisasi dan sebagainya," ujar Yusuf dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (23/11).
PerbesarYusuf meminta kepada seluruh pihak untuk tidak berpikir negatif terhadap rencana Reuni 212. Acara tersebut, merupakan bentuk kerinduan umat Islam terhadap Aksi 212 di tahun 2016.
"Kalau reuni itu hanya dilihat dari sisi negatif ya salah. Reuni (212) itu adalah kerinduan umat Islam yang pernah bersama-sama di tahun 2016 lalu. Setiap tahun kita tak bisa dihentikan selama tak melanggar UU," jelas Yusuf.
PerbesarMenurutnya, pada Aksi 212 dan reuni 212 tahun 2017 lalu, telah dibuktikan bahwa jalannya acara tersebut berlangsung kondusif dan aman. Untuk itu, Yusuf berharap di reuni yang kedua ini juga bisa berlangsung kondusif.
ADVERTISEMENT
"Insyaallah kami mohon doanya di Reuni 212 tahun 2018 ini tetap kondusif, aman, dan bersahabat, jangan ada alergi," tutur Yusuf.
PerbesarSebelumnya, Ketua Pelaksana Reuni 212 Bernard Abdul Jabar mengklaim ada upaya dari pihak-pihak yang melakukan penggembosan dan menggagalkan acara tersebut. Hal itu dikatakannya saat bertandang ke DPR.
"Sekitar 4 juta alumni 212 yang dari seluruh Indonesia, mereka mengumumkan siap datang dari (menggunakan) bus, pesawat, kereta api, kapal laut. Tapi di tengah-tengah perjalanan, ada hal-hal yang tidak mengenakkan. Itu mungkin yang bisa jadi bahan renungan bagi kita," kata Bernard di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/11).
