Golkar Akan Ajukan 9 Gugatan Pileg ke MK

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan DPR-RI Adies Kadir Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Fraksi Golkar DPR RI menganggap hasil pemilu yang ditetapkan KPU sebagai bentuk kedaulatan rakyat untuk memiliki pemimpin yang terbaik. Sekretaris F-Golkar Adies Kadir meminta hasil yang telah ditetapkan untuk dihormati bersama.

"Hasil rekapitulasi ini merupakan wujud dari kedaulatan rakyat, sekaligus amanah untuk membentuk pemerintahan eksekutif dan legislatif Periode 2019-2024. Yang harus dihormati oleh semua pihak, tanpa terkecuali peserta pemilu," kata Adies di Gedung DPR, Senayan, Selasa (21/5).

Golkar sendiri menempati posisi ketiga dalam hasil penetapan pemilu, di bawah PDIP dan Partai Gerindra, dengan perolehan 12,31 persen. Namun, nampaknya Golkar akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil pileg di sejumlah daerah.

"Sampai saat ini ada 9 laporan yang akan kita sampaikan ke Mahkamah Konstitusi. Ada dari Sulawesi Selatan, ada dari Sumatera Barat, Maluku, ada dari Jawa Barat, pokoknya ada 9 (gugatan)," ungkap Adies.

Adies tak merinci masalah apa saja yang akan digugat ke MK. Selebihnya, masalah lain akan diselesaikan secara internal partai.

Politisi Golkar Melchias Markus Mekeng, usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas tersangka Idrus Marham di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (19/9/2018). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Sementara itu, Ketua F-Golkar Melcias Markus Mekeng menuturkan penentuan posisi pimpinan DPR atau MPR masih perlu melewati proses yang panjang. Ia menyerahkan seluruh keputusan pada pengurus DPP.

"Tahapan ini kan masih berlaku sampai 1 Oktober. Jadi masih ada 4 bulan. Partai mempunyai waktu untuk menyiapkan kadernya untuk menduduki jabatan yang ada pimpinan DPR maupun MPR. Itu kami serahkan semuanya kepada DPP untuk membahasnya. Jadi masih aman. Tapi kami mempunyai kader-kader yang mumpuni," jelas Mekeng.

Mekeng mengatakan, komunikasi antarpartai politik akan terus berjalan demi menentukan arah ke depan. Namun yang terpenting adalah seluruh parpol harus sama-sama mementingkan kepentingan bangsa.

"Namanya komunikasi politik itu kan terjadi setiap saat. Kita mendahulukan kepentingan bangsa dan negara. Kalau kitanya gaduh, pasti rakyat juga gaduh. Golkar tidak ingin gaduh negara ini. Jadi Golkar berharap partai lain juga sama-sama," tutupnya.