news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Golkar: Dana Saksi dari APBN Bisa Tekan Korupsi

18 Oktober 2018 12:20 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Pemungutan suara ulang di TPS 01 Gambir (Foto: Aprilio Akbar/Antara)
zoom-in-whitePerbesar
Pemungutan suara ulang di TPS 01 Gambir (Foto: Aprilio Akbar/Antara)
ADVERTISEMENT
Usulan dana saksi dibiayai APBN yang dilontarkan Komisi II DPR, memicu pro kontra. Anggota Fraksi Golkar Firman Subagyo merespons baik usulan tersebut mengingat pada Pilkada lalu banyak TPS yang tidak ada saksinya.
ADVERTISEMENT
"Ya karena biasa saksi itu cukup mahal, apalagi pemilu 2019 ini 850 ribu TPS. Ini cukup besar dan tidak semua paratai politik mampu membiayai saksi itu," ucap Firman kepada kumparan, Kamis (18/10).
Jika satu saksi saja dibiayai Rp 200 ribu, maka dikalikan 850 ribu TPS se-Indonesia, tiap parpol membutuhkan dana sekitar Rp 170 miliar. Menurutnya, dana ini membebani parpol termasuk caleg.
"Ini kan penyebab korupsi dari situ juga, ada beban pengembalian uang," tuturnya.
"Pemilu itu sudah kita biayai sampai puluhan triliun, dan kalau penyelenggaranya tidak jurdil akibat tidak ada saksi, sayang sekali sangat mubazir. Apalagi kalau nanti ada sengketa, tidak ada saksi di lapangan, tidak tanda tangan berita acara, karena tidak ada saksi, ini kan jadi persoalan," bebernya.
ADVERTISEMENT
Soal dana yang harus disiapkan pemerintah, Firman menyerahkan sepenuhnya pada kemampuan APBN. Karena jika dana saksi ini cair, maka akan dikelola Bawaslu.
"Tujuannya adalah agar pemilu betul-betul jurdil, karena negara sudah mengeluarkan anggaran pemilu yang cukup besar Rp 18 triliun KPU dan Bawaslu Rp 8 triliun, sayang kalau tidak diawasi dan pelaksaan tidak jurdil," pungkasnya.