Golkar Tetap Setia di Koalisi Meski Kader PDIP Di-OTT KPK
PerbesarADVERTISEMENT
3 kepala daerah yang juga kader PDIP terkena OTT KPK selama bulan Ramadhan, yaitu Bupati Purbalingga Tasdi, Wali Kota Blitar M Samanhudi Anwar dan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo sebagai tersangka.
ADVERTISEMENT
Meski kader-kader PDIP sedang didera sejumlah kasus korupsi, tetapi Partai Golkar sebagai mitra koalisi tak terpengaruh dengan hal tersebut. Golkar menegaskan tetap bermitra dengan PDIP di beberapa Pilkada 2018 dan pemerintahan Jokowi.
"Itu kan permasalahan hukum ya, jadi berproses secara hukum. Jadi ya enggak berpengaruh," kata Ketum Golkar Airlangga Hartarto di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Sabtu (9/6).
Airlangga mengatakan, setelah Pilkada 2018, seluruh partai koalisi pendukung Jokowi baru akan membahas secara intens pendamping Jokowi di Pemilu 2019.
"Kalau itu kan akan dibahas setelah pilkada. Jadi kita semua berkonsentrasi pada pilkada yang pemilihannya tanggal 27 jadi persis sesudah lebaran ya," ucapnya.
PerbesarSenada dengan Airlangga, Ketua DPP Bidang Politik, Yahya Zaini menyatakan kasus yang sedang terjadi di PDIP adalah urusan masing-masing partai yang tidak ada kaitannya dengan koalisi pemerintah. Menurutnya, koalisi pemerintah, yang di dalamnya termasuk juga Golkar dan PDIP dibentuk untuk mensukseskan visi misi dan program pemerintahan Jokowi-JK.
ADVERTISEMENT
"Koalisi pemerintah adalah koalisi untuk mendukung pemerintahan Jokowi-JK. Supaya pemerintah sukses melaksanakan visi misi dan program-programnya. Karena itu koalisi harus tercermin dalam dukungan di parlemen. Karena tanpa dukungan parlemen sulit pemerintah mewujudkan program-programnya. Sementara urusan masing-masing parpol tidak boleh ikut campur," pungkas Zaini.
Sebelumnya, dalam waktu yang tidak berselang lama, tiga kepala daerah yang merupakan kader PDIP ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait dugaan korupsi. Ketiganya yaitu Bupati Purbalingga Tasdi, Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, dan Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar.
