Gubernur Aher Usul Gaji Kepala Daerah Naik

17 April 2018 12:56 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan di Rakor Gubernur (Foto: Nabilla Fatiara/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan di Rakor Gubernur (Foto: Nabilla Fatiara/kumparan)
ADVERTISEMENT
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo agar gaji kepala daerah naik. Aher menyebut kenaikan itu bisa mengurangi potensi korupsi kepala daerah.
ADVERTISEMENT
"Saya kira gaji kepala daerah nanti dinaikkan. Usulan ini saya sampaikan langsung kepada Pak Mendagri yang kebetulan ada di sini," kata Aher saat memberikan sambutan pada acara Pembekalan Antikorupsi dan Deklarasi LHKPN kepada pasangan calon kepala daerah se-Jawa Barat di Gedung Sate Bandung, Selasa (17/4).
Gubernur dua periode itu mengatakan, menjadi kepala daerah sebetulnya merupakan pengabdian, bukan untuk mengejar kekayaan apalagi mencari keuntungan untuk kembalikan uang kampanye di Pilkada.
"Menjadi bupati, wali kota, gubernur, itu tentu lebih menonjol sisi pengabdiannya. Sebab kalau dihitung dengan gaji dibanding dengan biaya kampanye, boleh jadi gaji 5 tahun ditambah intensif dan pajak, enggak mencukup (menutup biaya kampanye)," ujar politikus PKS itu.
"Karena itu semenjak awal niatnya bukan mencari kekayaan dan perekonomian, tapi lebih kepada pengabdian melayani publik, gembira, bahagia," imbuhnya.
KPK beri pembekalan calon kepala daerah Jabar (Foto: Iqbal Tawaqqal/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
KPK beri pembekalan calon kepala daerah Jabar (Foto: Iqbal Tawaqqal/kumparan)
Lalu berapa gaji seorang gubernur?
ADVERTISEMENT
"Enggak usah diceritain berapanya, pokoknya normatifnya saja seperti itu. Saya ingin ajak dengan hitung-hitungan matematik seperti itu. Mari kita arahkan perjuangan kita ke depan dalam memimpin daerah bagi calon yang terpilih nanti, niatnya pengbadian untuk bahagaikan sejahterakan masyarakat," jawab Aher.
Merepons hal itu, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan usulan terkait kenaikan gaji kepala daerah adalah kewenangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
"Itu bukan wewenang saya, itu kewenangan Pak Menpan. (Usulan agar gaji kepala daerah naik) saya kira kalau gaji naik 1.000 kali lipat kalau mentalnya mental korup dia tetap enggak bisa," kata Tjahjo.