Pencarian populer

Gus Sholah: Kapan Syariah Islam Dilarang? Yang Dilarang Pidana Islam

Pengurus Ponpes Tebuireng KH Salahuddin Wahid di peresmian Museum Islam Indonesia KH Hasyim Asy'ari Jombang, Jawa Timur. (Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan)

Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, KH Salahuddin Wahid atau Gus Sholah sempat menyampaikan pendapatnya soal penerapan hukum syariah Islam di Indonesia saat menghadiri peresmian Museum KH Hasyim Asyari di Jombang hari ini. Menurut dia, Indonesia secara tidak langsung tak pernah melarang syariah Islam.

Gus Sholah menilai, yang dilarang pemerintah Indonesia adalah hukum pidana Islam.

"Dalam undang-undang, banyak sekali syariah Islam yang masih dalam perundang-undangan kita. Yang memakai nama syariah ada, UU Perbankan syariah," ujar Gus Sholah di Jombang, Selaasa (18/12).

"Jadi saya tanya, kapan kita melarang syariah Islam? Ndak ada, kecuali hukum pidana Islam, itu saja dilarang. Yang lain monggo," lanjut dia.

Ia pun meminta kepada seluruh masyarakat tidak menerima informasi yang salah soal syariah Islam. Gus Sholah pun dalam kesempatan itu meluruskan pendapat sejumlah tokoh Islam bahwa syariah Islam dilarang di Indonesia.

"Enggak benar omongan HTI itu, enggak benar omongannya Ustaz Abu Bakar Baasyir itu. Sing bener yo (yang benar adalah), NU, Muhammadiyah sik dituruti itu," kata dia.

Namun, Gus Sholah mengingatkan, dalam meluruskan fakta sebaiknya tidak menggunakan kekerasan. Gus Sholah meminta masyarakat menyampaikan fakta tanpa perlu memicu kegaduhan.

Ia mencontohkan bagaimana pernah membantah konsep Negara Islam Indonesia (NII) saat bertemu Abu Bakar Baasyir.

"Saya pernah diundang Ustaz Abu Bakar ke Solo, kemudian terlibat dalam diskusi anggota NII. Saya sampaikan apa yang bapak perjuangkan itu sudah diperjuangkan oleh NU, Muhammadiyah melalui Partai Masyumi, NU, dan PSII ternyata tidak berhasil," tutur Gus Solah.

Dalam kesempatan itu pula, Gus Sholah menyampaikan bahwa hukum di Indonesia yang berlaku saat ini sudah baik. Yaitu, hukum yang berlandaskan UUD 1945 dan Pancasila.

Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan
Tentang kumparan · Bantuan · Ketentuan & Kebijakan Privasi · Panduan Komunitas · Pedoman Media Siber · Iklan · Karir
2019 © PT Dynamo Media Network
Version: 1.1.63